Jabar Data Lahan KAI yang Akan Ditertibkan Untuk Double Track Bogor-Sukabumi
Sekda Jabar Iwa Karniwa kembali memimpin rapat terpadu penanganan dampak sosial pembangunan double track kereta Bogor-Sukabumi.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa kembali memimpin rapat terpadu penanganan dampak sosial pembangunan jalur ganda (double track) kereta Bogor-Sukabumi.
Rapat yang digelar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/6/2018) tersebut dihadiri berbagai unsur Pemprov hingga perangkat daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
Hadir pula jajaran Balai Pengembangan Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Baca: Mbah Mijan Sebut Ariel Dekat dengan Daun Muda, Luna Maya: Masa Belum Lihat Pacar Barunya ?
Baca: Tak Hadir di Sidang Gugatan Cerai, Bukti Sule Ingin Pertahankan Rumah Tangganya?
Iwa menuturkan rapat ini adalah lanjutan dari pembentukan tim terpadu yang terbagi dalam dua gugus tugas.
Tim pertama khusus soal bidang pendataan verifikasi dan validasi tanah-tanah PT KAI yang dikuasai warga dan aset milik PT KAI.
“Tim kedua terkait pengamanan dan penegakan hukum,” katanya usai rapat.
Via Vallen Syok Berat Blak-blakan Merasa Dilecehkan Pesepak Bola: Emang Saya Cewe Apaan https://t.co/DJgaWOlMMQ via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) June 7, 2018
Rapat kali ini memutuskan agar bidang pertama segera melakukan pendataan dan verifikasi serta validasi tanah KAI yang saat ini dikuasai masyarakat.
Bidang ini juga diperintahkan untuk mendata masyarakat dan memvalidasinya terutama yang menguasai lahan.
“Dokumen-dokumen disiapkan oleh PT KAI,” tuturnya.
Dari hasil kerja ini, maka nantinya akan ada tim penilai yang menentukan berapa uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan pada masyarakat yang saat ini menduduki lahan-lahan milik PT KAI.
Proses ini menurutnya penting dilalui mengingat proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi masuk dalam proyek prioritas Pemerintah Pusat.
“Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan ada spekulan, jangan ada provokator yang memanas-manasi warga soal ini,” tegasnya.
Pembentukan ini datang dari dokumen penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah oleh balai teknik kereta api wilayah Barat.
Dari dokumen yang ada, lahan yang akan dilalui proyek ini kini banyak ditinggali oleh warga khususnya di jalur rel lama milik KAI. “Karena itu butuh payung hukum
