Ayyi Hambali: RUU Piutang Diperlukan untuk Menyelamatkan Piutang Negara

"Maka dari itu kami melihat adanya stagnasi. Sehingga kami memberikan dorongan agar RUU ini diteruksan. Mengajukan kembali RUU ini," kata dia.

Ayyi Hambali: RUU Piutang Diperlukan untuk Menyelamatkan Piutang Negara
Tribun Jabar/Ragil Wisnu Saputra
Uji Sahih RUU Piutang Negara dan Daerah kerjasama Komite IV DPD RI dengan Ikopin di Kampus Ikopin Jatinangor, Senin (4/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ragil Wisnu Saputra

TRIBUNJABAR.ID, JATINANGOR - Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayyi Hambali menyatakan ada sekitar Rp. 200 triliuan piutang negara yang telah tercatat. Jumlah piutang itu masih kemungkinan bertambah karena belum tercatat secara cermat sepenuhnya.

"Jumlah piutang ini harus diselamatkan. Negara kota sebetulnya patuh untuk membayar utang. Tapi abai terhadap piutang sendiri," ucapnya usai Komite VI DPD RI bekerjasama dengan Ikopin melakukan Uji Sahih Penguruan Piutang Negara dan Daerah di Kampus Ikopin Jatinangor, Senin (4/6/208).

Menurut Ayyi, fakta selama ini di ranah masyarakat yang paling ramai diperbincangkan adalah mengenai utang negara. Sebab, pada kenyataannya utang Negara Indonesia sudah hampir menyentuh angka Rp. 4000 triliun. Sementara cicilan utang mencapai Rp. 300 triliun per tahunnya.

Baca: Upaya Evakuasi Buaya di Sungai Citarum Belum Berhasil, BBKSDA Siapkan Langkah Ini

"Dengan nominal sebesar itu tentu mengurangi APBN kita. Nah ada Rp. 200 triliuan piutang negara yang sudah tercatat. Dan ini harus diselamatkan," kata dia.

Ayyi mengatakan, RUU hadir karena selama ini belum ada UU yang mengatur soal permaslaahan ini. Sehingga, ada kesimpangsiuran siapa yang mempunyai hak untuk mengendalikan piutang ini. Baik yang berhak membebaskan piutang atau yang memotong piutang.

Ayyi menambahkan, RUU piutang itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 2011. Bahkan, sudah dibahas dengan DPR RI pada waktu itu. Kendati demikian, RUU itu mentok di beberapa pasal. Bahkan, keterlibatan direktorar jenderal kekayaan negara pada waktu itu tidak mampu meneruskan RUU itu.

Baca: Live Streaming PS Tira Vs Barito Putera, Laskar Antasari Ingin Rebut Tahta yang Dicuri PSM Makassar

"Maka dari itu kami melihat adanya stagnasi. Sehingga kami memberikan dorongan agar RUU ini diteruksan. Mengajukan kembali RUU ini," kata dia.

Setelah mendapat masukan atas kekurangan draft RUU itu dari uji sahih, Komite IV nantinya akan meriview ulang untuk melanjutkan tahap finalisasi. Dalam review nanti sebelum finalisasi, Komite IV juga akan kembali mengundang para ahli agar penyusunan draft RUU dapat menjadi UU yang komprehensif.

"Target kami akhir tahun masa sidnag 2018 selesai. Nanti bisa masuk ke DPR untik dibahas pada 2019," kata Ayyi.

Penulis: Ragil Wisnu Saputra
Editor: Yudha Maulana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help