Pertanian

Petani yang Tak Bankable Terbantu Fasilitas Kredit

Petani dinilai tidak bankable sehingga sulit memperoleh kredit dari perbankan. Pasalnya, petani tidak memiliki agunan

Petani yang Tak Bankable Terbantu Fasilitas Kredit
tribunjabar/isep heri
ILUSTRASI - PANEN PEPAYA - Seorang petani memanen pepaya di Kampung Sinarjaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2). Petani tersebut berhasil panen pepaya varietas Calina (California) ketika pohon baru berusia empat bulan dengan produksi mencapai 750 kuintal dari 100 pohon, setelah menggunakan pupuk nonsubsidi Jeranti. 

KEBUTUHAN terhadap dana tunai menjadi penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tak terkecuali bagi dunia pertanian. Dana segar dibutuhkan para petani untuk meningkatkan produksi komoditas yang digarap. Sayangnya, petani seringkali kesulitan mendapat dana tunai atau fasilitas kredit dari lembaga keuangan.

Beragam produk kredit yang diluncurkan pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) belum sepenuhnya mampu diakses para petani.

Hal yang menjadi persoalan adalah perbankan menganggap petani tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan (bankable). Petani dinilai tidak bankable sehingga sulit memperoleh kredit dari perbankan. Pasalnya, petani tidak memiliki agunan yang lazimnya dipersyaratkan perbankan.

Seperti terlihat dari data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa penyaluran kredit perbankan untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan kurang dari 1,15 persen dari total kredit perbankan. Penyaluran kredit pertanian perbankan itu tentunya sangat jauh lebih rendah dibandingkan kredit konsumsi.

Padahal petani membutuhkan modal kerja setiap musim tanam tiba. Kebutuhan modal tersebut untuk membeli bibit, pupuk, hingga pemeliharaan lahan sampai memasuki musim panen.

Untuk mengatasi kebutuhan modal tanam itu, petani seringkali menempuh jalan pintas dengan meminjam kepada rentenir maupun tengkulak meski konsekuensinya harus membayar bunga sangat tinggi. Menurut LIPI, sebagaimana ditulis Kontan.co.id (19/9/2017), sekitar 52 persen petani memperoleh pendanaan dari lembaga nonbank.

Persoalan modal bagi petani tersebut bisa memengaruhi target kedaulatan pangan nasional. Kondisi itu membuat petani sulit produktif sehingga bisa menurunkan produktivitas pertanian.

Persoalan tersebut kemudian dicarikan solusinya oleh PT Pupuk Kujang. Caranya dengan memanfaatkan sekitar dua persen dari laba perusahaan dipergunakan sebagai dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

Dana program kemitraan Pupuk Kujang dapat diakses oleh petani mitra binaan sebagai pinjaman. Dengan bunga pinjaman 0,5 persen per bulan dinilai tidak memberatkan petani.

Melalui program itu, lebih dari 159 kelompok tani telah menjadi mitra binaan yang memperoleh pinjaman dana bergulir program kemitraan ini. Dana bergulir tersebut sangat membantu petani yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan karena dianggap tidak bankable.

Tak hanya bantuan berupa pinjaman melalui program kemitraan, Pupuk Kujang pun memberikan bantuan dalam bentuk benih serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian. Seperti program perbaikan saluran irigasi sepanjang 2 km di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

Secara keseluruhan tak kurang dana Rp 34,3 miliar dianggarkan untuk CSR Pupuk Kujang, melalui sejumlah program, termasuk program Bright Pupuk Kujang yang fokus ke sektor pertanian.

Menurut Direktur SDM Pupuk Kujang, Indra Armansyah, semua program CSR diharapkan dapat mewujudkan program kedaulatan pangan nasional. "Ini merupakan salah satu peran kami sebagai produsen pupuk dalam mewudkan kedaulatan pangan," kata Indra belum lama ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Pupuk Kujang.  (darajat arianto)

Penulis: Darajat Arianto
Editor: Darajat Arianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved