Keterlibatan TNI Memerangi Terorisme Tergantung Aturan di Keputusan Presiden

Menurut Arsul salah satu pelibatan TNI di antaranya menggunakan model peristiwa atau model skala ancaman.

Keterlibatan TNI Memerangi Terorisme Tergantung Aturan di Keputusan Presiden
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Anggota Panitia Khusus Revisi Undang-undang Terorisme Arsul Sani mengatakan pelibatan TNI dalam penumpasan terorisme harus melalui Peraturan presiden.

Selain itu, ia mengatakan aturan rinci mengenai bagaimana peran TNI tersebut nantinya akan diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Itu akan sangat tergantung pada bagaiman Keppres menerjemahkan dalam aturan detil tentang peran TNI," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (18/5/2018).

Menurut Arsul salah satu pelibatan TNI di antaranya menggunakan model peristiwa atau model skala ancaman.


Bila berdasarkan perisitiwa, TNI akan dilibatkan bila terorisme mengancam presiden, wakil presiden, istana negara, pesawat terbang, atau kapal laut.

Bila berdasarkan skala ancama seperti yang dianut negara-negara Eropa Barat, maka TNI baru dilibatkan apabila skala ancamannya tergolong tinggi dan sudah sampai tahap krisis.

"Jadi ini semua tergantung Keppresnya," katanya.

Indikatornya, menurut Arsul, akan dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca: Penumpang Lion Air Gagal Terbang Gara-gara Ditanya Apa Isi Tas, Jawabnya Bom

Karena menurutnya, Undang-undang tidak mengaturnya secara rinci.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help