FSKN Desak Pemerintah Segera Sahkan Revisi UU Terorisme

Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon itu mengatakan, tugas penindakan dan penyidikan aksi terorisme tetap ditangani Polri

FSKN Desak Pemerintah Segera Sahkan Revisi UU Terorisme
Istimewa
Ketua Umum FSKN, PRA Arief Natadiningrat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mendesak Pemerintah segera mengesahkan revisi UU Terorisme.

Pasalnya, penyelesaian revisi UU Terorisme menyangkut keamanan nasional.

"Dalam revisi UU Terorisme itu Polri tetap sebagai penjuru, meski ada keterlibatan TNI dan unsur terkait lainnya," kata Ketua Umum FSKN, PRA Arief Natadiningrat, melalui pesan singkatnya, Senin (14/5/2018).

Arief yang juga Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon itu mengatakan, tugas penindakan dan penyidikan aksi terorisme tetap ditangani Polri.

Sementara TNI dan unsur lainnya berfungsi sebagai pendukung, sehingga penangannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, HAM, maupun politik.

Selain itu, Arief juga mendesak agar Pemerintah segera mengeluarkan Perpu Terorisme.

"Polri melalui PTIK sudah saatnya membuka program pendidikan tentang Keamanan Nasional atau national security program, bagi anggota Polri dan masyarakat umum," ujar Arief Natadiningrat.

Ia mengatakan, output program pendidikan NSP itu ialah sosok yang berwawasan komprehensif tentang keamanan negara.

Arif pun mengatakan, sudah saatnya BIN selaku koordinator fungsi intelijen harus diperkuat, yakni dengan merevisi UU intlijen agar fungsinya kembali seperti dulu.

Kepada semua anggota FSKN, Arief mengimbau agar bersiaga dan membantu Polri, TNI, dan masyarakat untuk menangani masalah terorisme, radikalisme dan gangguan kamtibmas lainnya.

"Keraton se-Nusantara selalu siaga menjaga persatuan dan kesatuan umat, suku serta etnis," kata Arief Natadiningrat.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help