Dishub Jabar Usul Berlakukan Sistem Plat Ganjil Genap di Jalur Mudik Jabar pada Momen Lebaran

Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik, mengatakan bahwa wacana ini muncul karena kenaikan tingkat kepadatan di jalur mudik.

Dishub Jabar Usul Berlakukan Sistem Plat Ganjil Genap di Jalur Mudik Jabar pada Momen Lebaran
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah kedaraan memadati gerbang Tol Cikarang Utama menuju Cikampek, Jawa Barat, pada arus mudik libur Natal 2017, Sabtu (23/12/2017) dini hari. Ribuan Kendaraan terjebak atrean pajang di gerbang tol Cikarag Utama hingga ke arah Cikampek karena tingginya volume kendaraan dan diperparah dengan proyek pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur mudik, khususnya Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat mewacanakan memberlakukan sistem plat nomor ganjil-genap.

Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik, mengatakan bahwa wacana ini muncul karena kenaikan tingkat kepadatan di jalur mudik.

"Kami mengusulkan sistem ganjil-genap yang melintas ke wilayah Jawa barat, prediksi ada kenaikan lima sampai sepuluh persen," ujarnya ketika ditemui di Gedung Sate, Senin (16/4/2018).

Baca: Ternyata Camilan Keripik Singkong Masih Eksis di Zaman Now, Ria Ricis Jadi Brand Ambassador-nya Lho

Baca: Mario Gomez: Laga Dihentikan Bukan Masalah Kita, Itu Masalah Komisi Disiplin

Sekarang wacana ini masih dalam proses pembahasan.

Dishub Jabar akan mengusulkan wacana ini ke pemerintah pusat.

Pertimbangan Dishub Jabar mengajukan wacana ini, karena Jawa Barat merupakan daerah lintasan dan tujuan mudik.


Selain itu, kata Dedi Taufik, bentuk jalanan di Jawa Barat banyak tanjakan dan turunan yang menjadi sumber kemacetan.

"Ada wacana, karena berdasarkan data yang ada, saat tahun lalu, ada kenaikan frekuensi lintasan kendaraan 35 persen, 15 persen dari kendaraan berat," ujarnya.

Jika usulan disetujui, sistem ganjil-genap akan berlaku di Jawa Barat dari H-7 sampai H+7 Lebaran.

Tetapi aturan ini tidak berlaku untuk kendaraan pembawa bahan pokok, semisal pembawa bahan bakar, gas, pakan ternak, pos, dan lain-lain. (*)

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help