Tak Sanggup Penuhi Aturan, Izin Operasional BPR Ini Dicabut OJK

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono, mengatakan pencabutan izin usaha itu melalui

Tak Sanggup Penuhi Aturan, Izin Operasional BPR Ini Dicabut OJK
Tribun Jabar/Siti Fatimah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/17-19 Bekasi Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, yang beralamat di Kompleks Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/17-19 Bekasi Jawa Barat.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono, mengatakan pencabutan izin usaha itu melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-53/D.03/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, terhitung sejak tanggal 4 April 2018.

Sebelumnya, sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Bina Dian Citra.


"Sejak tanggal 4 Januari 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari nol persen," kata Sarwono di Kantor OJK Regional 2 Jabar, Rabu (4/4/2018).

Status itu ditetapkan dengan tujuan agar pengurua atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan.

Baca: Sejarah Persib Hari Ini, Botol Melayang dari Kaki Pemain Persib ke Kepala Gelandang Arema

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus itu disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi," katanya. (*)

Penulis: Siti Fatimah
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help