Pelaku Ujaran Kebencian Dapat Dipidanakan Hingga 1,5 Tahun Penjara

Pihak Banwaslu menyebutkan kalau pelaku dapat mendapatkan hukuman sampai 1,5 tahun penjara berdasarkan undang-undang pemilukada.

Pelaku Ujaran Kebencian Dapat Dipidanakan Hingga 1,5 Tahun Penjara
Intisari
15 informasi tentang kesehatan ini ternyata hoaks. 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banwaslu Jabar baru saja menerima laporan penyebar ujaran kebencian dan penyebar hoaks dari salah satu pasangan calon Pilgub Jabar, Senin (14/3/2018). Pihak Banwaslu menyebutkan kalau pelaku dapat mendapatkan hukuman sampai 1,5 tahun penjara berdasarkan undang-undang pemilukada.

"Pelanggaran ini (penyebaran hoaks dan ujaran kebencian) diduga melanggar pasal 69 huruf B menghina Pasangan calon kemudian ada apa pasal ancaman pidana pasal 187 ayat 2 bahwa yang melakukan pelanggaran atas pasal 69 huruf B tadi itu diancam dengan pidana penjara 3 sampai sampai 18 bulan dendanya Rp 600 ribu sampai Rp 6 juta" Koordinator Divisi hukum dan Penindakan Pelanggaran, Yusuf Kurnia, di Kantor Banwaslu Jabar.

Yusuf menjelaskan, pelanggaran seperti ini lazim terjadi sepanjang pilkada serentak, baik itu dari level pilgub ataupun pilwalkot/pilbup.

Seperti yang baru saja Banwaslu terima dari laporan satu pasangan calon, ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks masih sering terjadi di sosial media.


Pemprosesan dari laporan yang diterima oleh Banwaslu pun akan segera diproses satu hari dua puluh empat jam sejak laporan pelanggaran ini disampaikan.

"Tentu tindak lanjut dari penanganan laporan ini, kami, Sentra Gakumdu Jawa Barat, tentu sesuai dengan perber itu akan menindaklanjuti, pembahasan pertama 1x24 jam sejak laporan pelanggaran ini disampaikan," jelas Yusuf.

Namun karena banyak temuan seperti yang dilaporkan oleh salah satu tim paslon ini merupakan akun anomim, tim Sentra Gakumdu dari Banwaslu memerlukan waktu yang sedikit lebih lama.

Dari penjelasan Yusuf, tim gabungan dari Banwaslu, Polda, dan Kejari hanya mempunyai lima hari untuk penyidikan. Kalau tidak diketahui siapa pelakunya, maka penyidikan bisa dilanjutkan ke pihak kepolisian atas dasar undang-undang yang berbeda.

Penulis: Ferry Fadhlurrahman
Editor: Isal Mawardi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved