'Aturan Kawasan Tanpa Rokok Tidak Hanya untuk Masyarakat, Tapi Juga Pemerintah'

setiap daerah wajib menindaklanjuti undang-undang tersebut menjadi sebuah peraturan yang disetujui oleh bupati maupun walikota.

'Aturan Kawasan Tanpa Rokok Tidak Hanya untuk Masyarakat, Tapi Juga Pemerintah'
Reuters
Rokok 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - ‎Saat peraturan bupati (perbup) tentang rokok'>kawasan tanpa rokok (KTR) di terapkan, semua masyarakat diwajibkan menaati peraturan tersebut, termasuk pemerintah sekali pun.

Sesuai amanat Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, setiap daerah wajib menindaklanjuti undang-undang tersebut menjadi sebuah peraturan yang disetujui oleh bupati maupun walikota.

Peneliti sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Unpad, Deni Kurniadi Senjaya‎, mengatakan, ketika pemerintah membuat aturan, maka pemerintah lah harus patuh terlebih dahulu sebelum masyarakat.

‎"Pemerintah pun harus siap, ‎mau tidak mau harus dilaksanakan," kata Dedi saat ditemui di Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Selasa (12/3/2018).

Ia mengatakan, saat ini di sejumlah intansi di Kabupaten Garut hanya menerapkan larangan untuk tidak merokok yang bersifat hanya kebijakan semata.


"Tidak memberikan sanksi tegas," katanya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Janna M Yajariawati, mengatakan, sebelum perbup tersebut diterbitkan, berharap agar setiap kantor tetap memasang poster "Dilarang Merokok."

"Demi menciptakan Kabupaten Garut menjadi sehat kembali," katanya.

Ia‎ berharap semua slogan yang dikeluarkan oleh lembaga Kesehatan, yakni ruangan tanpa asap rokok, bahaya merokok, dan merokok membunuhmu, dapat menjadi tanggung jawab bersama.

"Selain pemerintah, ini menjadi tanggung jawab bersama," katanya.

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Isal Mawardi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved