Angka ASN Tidak Netral dalam Pilkada Garut Dicurigai Meningkat

Pemkab Garut mengingatkan agar ASN tetap konsisten menjaga netralitas jelang pesta demokrasi di Kabupaten Garut, pada Juni mendatang.

Angka ASN Tidak Netral dalam Pilkada Garut Dicurigai Meningkat
Tribun Jabar/ Hakim Baihaqi
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Garut, Koesmayadi Tatang Padmadinata. 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - ‎Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan, sinyal negatif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan cenderung mengalami peningkatan terkait dengan keberpihakan dalam pilkada serentak 2018.

Pemkab Garut mengingatkan agar ASN tetap konsisten menjaga netralitas jelang pesta demokrasi di Kabupaten Garut, pada Juni mendatang.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Garut, Koesmayadi Tatang Padmadinata, mengatakan, sinyal kecenderungan ASN tidak netral tersebut naik pada saat ini dan jika dianalogikan, angka tersebut naik hingga 2,5 persen.

"Harus hati-hati, bila perlu poin tersebut kembali ke angka nol," kata Koesmayadi di Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Senin (12/3/2018).


Ia pun mengatakan, ada tiga hal yang mesti jadi perhatian ASN‎, yakni netralitas, meningkatkan angka partisipasi pemilih, dan menghindari politik uang (money politic). "Kalau tidak diingatkan itu akan bahaya," ujarnya.

‎Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, angka partisipatif pemilih dalam Pemilukada 2014 tercatat sebanyak 62 persen

"Tahun ini, Pemkab Garut berupaya meningkatkan angka partisipatif sebesar 73 persen," katanya.

Koesmayadi mengatakan, ASN yang terbukti tidak menunjukkan netralitas dan berpihak kepada salah satu calon akan dijerat hukuman sedang hingga berat tergantung kadar tingginya jenis pelanggaran.

Baca: Prakiraan Cuaca Garut untuk Hari Ini, Pagi Cerah Berawan

"Hal tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata Koesmayadi.

Untuk hukuman sedang, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, tetapi haknya sebagai ASN tidak akan hilang, sedangkan untuk hukuman berat, Koesmayadi mengatakan, sanksinya adalah pemecatan secara tidak hormat dan tidak memiliki hak pensiun apapun.

"Daripada diberhentikan secara tidak hormat, lebih baik mencalonkan diri saja," katanya.

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Isal Mawardi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved