Pilgub Jabar 2018

Panwaslu Kota Tasikmalaya: Mulai Esok, Seluruh Alat Peraga Kampanye Disediakan KPU

"Alat peraga itu sudah harus tak ada karena mulai besok, kamis (15/2/2018), seluruh alat peraga kampanye disediakan KPU," katanya

Panwaslu Kota Tasikmalaya: Mulai Esok, Seluruh Alat Peraga Kampanye Disediakan KPU
Tribun Jabar/Isep Heri
Panwaslu dan KPU Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Pemkot Tasikmalaya soal penertiban alat peraga sosialisasi cagub-cawagub Jabar. Pertemuan ini digelar di aula kantor Panwaslu Kota Tasikmalaya di Jl Gudang Jero III no 21, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Rabu (14/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA- Sehari sebelum masa kampanye Pilgub Jabar dimulai Panwaslu dan KPU Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Pemerintah kota Tasikmalaya.

Koordinasi itu terkait dengan penertiban alat peraga sosialisasi cagub-cawagub Jabar. Banyak dari alat berapa itu belum sesuai ketentuan.

Pertemuan digelar Rabu (14/2/2018) di aula kantor Panwaslu Kota Tasikmalaya di Jl Gudang Jero III no 21, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya

Pemkot Tasikmalaya diwakili Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. 

Panwaslu dan Pemkot Tasikmalaya berencana menertibkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan.

Anggota Panwaslu Kota Tasikmalaya divisi organisasi dan SDM, Nurjani, mengatakan sehari sebelum masa kampanye, masih ada alat peraga "liar".

"Alat peraga itu sudah harus tak ada karena mulai besok, kamis (15/2/2018), seluruh alat peraga kampanye disediakan KPU," katanya saat ditemui Tribun Jabar, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, wewenang penertiban ada di Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sedangkan Panwaslu cuma mengimbau dan memberikan rekomendasi.

Baca: Ini Alasan Gelandang Persib Oh In Kyun Tak Maksimal Saat TC

"Petugas panwas juga mulai tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan mendampingi dan ikut serta membantu Pol PP dalam menertibkan alat peraga tersebut," ujarnya.

Jani menjelaskan, jika besok masih ditemukan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU No 4 Tahun 2017, Panwas akan mencatat itu sebagai pelanggaran pilkada.

Mekanismenya, Panwas akan mengirim surat teguran sekaligus meminta ke tim kampanye paslon tingkat kota untuk menurunkan sendiri alat peraga itu dalam waktu 1x24 jam.

"Jika dalam waktu 1x24 jam tidak diturunkan oleh tim kampanye paslon, panwas merekomendasikan ke Pol PP untuk menurunkan (alat peraga itu)," katanya. (*)

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved