Banjir di Kota Cimahi

Rp 350 Miliar Harus Dikeluarkan Pemkot Cimahi Untuk Tuntaskan Masalah Banjir di Melong

Pemerintah Kota Cimahi harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk menuntaskan permasalahan banjir di kawasan Melong . . .

Rp 350 Miliar Harus Dikeluarkan Pemkot Cimahi Untuk Tuntaskan Masalah Banjir di Melong
TRIBUN JABAR/HILMAN KAMALUDIN
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhamad Nur Kuswandana saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk menuntaskan permasalahan banjir di kawasan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Dana sebesar itu digunakan untuk membebaskan lahan Rp 47 miliar di kawasan tersebut dan sisanya untuk pembuatan embung.

"Untuk yang pembebasan lahan Rp 47 miliar itu sudah tersedia tahun ini dan anggarannya bersumber dari APBD," ujar Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhamad Nur Kuswandana saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Selasa (13/2/2018).

Baca: Di Tempat Lain Sepi, di Kota Bandung Pengundian Nomor Urut Berlangsung Meriah

Sedangkan bila ditambah dengan pembuatan embung, kata dia maka anggaran total yang harus disediakan Pemkot Cimahi mencapai Rp 350 miliar.

Dana Rp 350 miliar itu, kata dia digunakan untuk membebaskan lahan dan untuk membuat embung di Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, dan di Melong, Cimahi Selatan.

Menurutnya, proyek pembangunan embung itu sudah masuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi dan harus segera dilaksanakan.

"Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membebaskan lahan dan membuat embung di Melong seluas 7 hektare dan membebaskan lahan di Cigugur Tengah seluas 4 hektare," katanya.


Pada tahun ini pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mulai membuat Detail Engineering Design (DED).

"Baru pada tahun 2019 mulai melakukan pembebasan di wilayah yang sudah ditentukan dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik," katanya.

Selain itu, lanjut Nur, desain dan Land Acquisition Resettlement Action Plan (Larap) atau Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Permukiman dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pembebasan lahan sudah rampung. (*)

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help