Home »

Tasik

Bupati Tasikmalaya Sambut Baik Wacana Pemerintah Menarik Zakat 2,5 Persen dari PNS Muslim

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik usulan Pemerintah Indonesia yang berencana mengeluarkan Perpres zakat

Bupati Tasikmalaya Sambut Baik Wacana Pemerintah Menarik Zakat 2,5 Persen dari PNS Muslim
Tribun Jabar/Ferry Fadhlurrahman
Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum betermu Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di Pendopo terjadi pada Selasa (5/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID TASIKMALAYA - Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik usulan Pemerintah Indonesia yang berencana mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk menarik zakat 2,5 persen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim.

Menurutnya wacana tersebut seperti gayung bersambut karena selama ini dia sudah mengintruksikan jajarannya untuk melakukan hal tersebut melalui peraturan daerah.

"Setuju sekali jika ada wacana seperti itu, karena selama ini tidak ada aturan ataupun intruksi dari pemerintah pusat di Kabupaten Tasikmalaya kepada seluruh ASN sudah diintruksikan untuk melaksanakan zakat tersebut," kata Uu saat ditemui di sebuah acara di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (9/2/2018).

Baca: Kemenag Baru berencana, Pemprov Jabar Sudah Terapkan Zakat ASN Sejak 2011

Uu mengatakan selama ini pelaksanaan intruksi tersebut melalui koridor undang-undang Zakat dan Perda mengenai Zakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Jika wacana pemerintah terealisasi, lanjut Uu, masyarakat Jawa Barat khususya di Kabupaten Tasikmalaya nantinya lebih sadar untuk membayar zakat.

"Jika ada peraturan tersebut diharapakan nantinya masyarakat lebih sadar akan kewajiban zakat yang selama ini sulit ditunaikan oleh kebanyakan orang," jelasnya.


Bupati yang maju mencalonkan sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil ini menuturkan bahwa tahun 2017 jumlah hasil zakat dan pendapatan asli daerah (PAD) jumlahnya hampir seimbang.

"Tahun kemarin di Kabupaten Tasikmalaya, kami sempat menghitung pendapatan asli daerah mencapai Rp 300 miliar, jika para ASN membayar zakat misalnya zakat mal, zakat profesi dan yang lainnya ketika dihitung oleh pemda melalui kabagkesra bekerja sama dengan kemenag dan badan amil zakat beberapa tahun kebelakang itu jumlahnya hampir seimbang," tuturnya.

Melihat potensi itu, Uu menilai wacana pemerintah pusat tersebut akan lebih baik untuk segera direalisasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. (*)

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help