Kepala Desa Salem Purwakarta Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa 2016 Senilai Rp 613 Juta

Hasil adanya dugaan kerugian negara tersebut didapat setelah penyidik bersama tim ahli, mengecek pekerjaan secara fisik.

Kepala Desa Salem Purwakarta Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa 2016 Senilai Rp 613 Juta
ILustrasi Korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.CO.ID, PURWAKARTA - Status hukum kasus korupsi Dana Desa 2016 di Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, telah dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Satreskrim Polres Purwakarta telah menetapkan Kepala Desa Salem, Aulia Iyus Mulyadi, dan Opan Sopandi dari Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai tersangka korupsi.

Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Agtha Bhuwana Putra menyebutkan, ada dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Desa 2016,yang bersumber dari APBN sebesar Rp 613.386.000.

Baca: Mesut Oezil jadi Pemain dengan Gaji Tertinggi di Arsenal

"Dari hasil cek fisik bersama ahli, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp 350 juta," kata Agta kepada Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/2018).

Hasil adanya dugaan kerugian negara tersebut didapat setelah penyidik bersama tim ahli, mengecek pekerjaan secara fisik.


Selain itu pada proses penyelidikan pun telah memanggil bendahara, pendamping, dan perangkat desa lainnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Serta pengumpulan data dan dokumen, terkait pekerjaan yang dilaksanakan menggunakan dana desa.

Dokumen tersebut antara lain proposal pencairan dana desa, buku rekening desa, laporan penggunaan dana desa tahap I dan II tahun 2016 dan SK Kepala Desa serta TPK.

Diketahui, modus operandi yang disangkakan kepada Aulia adalah pelaksanan penggunaan dana, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.


"Terlihat pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan, Posyandu, dan MCK, kualitas, kuantitas dan pembuatan SPJ tidak sesuai fakta," kata Agta.

Oleh karena itu, Aulia dan Opan dijerat pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved