TribunJabar/
Home »

Garut

Kisruh Angkutan Online di Garut, Organda Menilai Pemkab Tidak Tegas

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kabupaten Garut bersikeras mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk menghentikan angkutan berbasis online.

Kisruh Angkutan Online di Garut, Organda Menilai Pemkab Tidak Tegas
Tribun Jabar/Hakim Baihaqi
Sopir angkutan umum melakukan aksi mogok massal terkait masih beroperasi angkutan online, aksi ini dilaksanakan di Alun-alun Garut, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Senin (5/2/2018). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.CO.ID, GARUT - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kabupaten Garut bersikeras mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk menghentikan angkutan berbasis online.

Bagi ratusan sopir angkutan umum di Kabupaten Garut, keberadaan angkutan online ini dianggap menyalahi Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.

Dalam Permenhub no 108 tahun 2017 ada beberapa aturan yang diatur untuk angkutan online, di antaranya argometer, tarif, wilayah operasi, kuota perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal, bukti kepemilikan, domilisi TNKB, sertifikat registrasi, uji tipe (SRUT), dan peran apilkator.

Ketua DPC‎ Organda Garut, Dayun Ridwan, mengatakan, dalam surat ederan yang ditanda tangani oleh Bupati Garut, dijelaskan kalau transportasi online dilarang beroperasi jika tidak memenuhi izin.

Baca: Terciduk! Wasit Garis Rayakan Gol Penalti Tottenham Hotspur ke Gawang Liverpool

Akan tetapi, kata Dayun, saat ini, angkutan online di Kabupaten Garut masih beroperasi mengangkut penumpang, hal itu terlihat masih ditemukan ketika membuka aplikasi tersebut.

"Tidak ada penindakan tegas dari Pemkab Garut," kata Dayun di Sela aksi mogok massal di Alun-alun Garut, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Senin (5/2/2018).

Dayun mengatakan, angkutan umum ini memiliki kontribusi kepada pemerintah daerah yakni menyumpang pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 1,8 miliar.


"Kita diwajibkan membayar pajak, tetapi mereka tidak," katanya.

Maka dari itu, jika pemerintah tidak memfasilitasi keinginan ini, lambat laun peran angkutan umum akan tergantikan dengan transportasi online.

"Sesuai fakta di lapangan, saat ini terjadi persaingan yang tidak sehat," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Suherman, bersama aparat kepolisian pihaknya akan melakukan penertiban kepada angkutan online yang dianggap bermasalah.

"Semua pun berhak, tetapi harus ada syarat yang ditempuh," ujarnya. (*)

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help