Pilgub Jabar

Ratusan Mahasiswa PMII Minta Bawaslu Tindak Pelaku Mahar Politik

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Bandung menggelar aksi damai berunjukrasa di depan gedung Bawaslu . . .

Ratusan Mahasiswa PMII Minta Bawaslu Tindak Pelaku Mahar Politik
ISTIMEWA
Ratusan mahasiswa dari PMII Kota Bandung saat menggelar unjuk rasa di depan gedung Bawaslu Jabar, di Jalan Turangga, Selasa (30/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung menggelar aksi damai berunjukrasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga, No 25, Kota Bandung, Selasa (30/1/2018).

Dari rilis yang diterima Tribun Jabar, dalam aksinya itu PMII menyuarakan enam tuntutan, diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus independen dan profesional, dan KPU harus akurat dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), Bawaslu harus menindak tegas pelaku money politik, praktek mahar politik, hingga penyebar isu sara, dan pelaku kampanye hitam.

Kemudian, PMII juga menuntut agar setiap kandidat calon kepala daerah harus membangun visi misi serta programatik yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat, serta kandidat calon kepala daerah, partai politik, dan tim pemenangan agar tidak melakukan money politik, praktek mahar politik, penyebar isu sara, maupun praktek kampanye hitam dan pelanggaran pemilu lainnya.

Baca: Live Streaming Indonesian Idol - Tonton Aksi Marion Jola di Atas Panggung, Bisa Lewat Ponsel

"Kami mengajak kepada seluruh rakyat Jawa Barat agar menolak money politik, praktek mahar politik, dan tidak terprovokasi dengan kampanye hitam serta isu sara, serta dapat memilih secara objektif," ujar koordinator unjuk rasa, Junen Hudaya.

Di beberapa daerah di Jawa Barat, Junen menyebut ada yang terindikasi melakukan praktek mahar politik. Padahal, dengan melakukan tindakan itu, pasangan calon akan terbebani dan jika terpilih diprediksi akan lebih berpihak kepada partai yang bersangkutan bukan kepada rakyat.


"Kami tentu meminta kepada Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu terutama di wilayah yang rawan banyak melakukan pelanggaran," ucapnya.

Dia juga mengatakan melihat praktek mahar politik ini ada di beberapa daerah di Jawa Barat, sehingga meminta agar tuntutannya dapat didengar dan dilaksanakan sehingga proses pemilihan kepala daerah benar-benar berasaskan kepada keadilan pada kepentingan rakyat bukan partai politik.

"Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara dan menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan," ujarnya. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help