Operasi Militer Amerika di Seluruh Dunia Macet Jika Pemerintahan Donald Trump Shutdown

TRIBUNJABAR.CO.ID, WASHINGTON - Jika pemerintahan Amerika Serikat di bawah kendali Presiden Donald Trump menutup layanan permintahan alias Shutdown, akibat tidak ada kesepakatan anggaran untuk 2018, maka dampaknya akan luas.

Selain pegawai pemerintah akan dirumahkan dan tak menerima gaji, layanan penting seperti militer dan sipir penjara pun, terancam terlambat menerima gaji.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (20/1/2018), Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis mengatakan penutupan pemerintah itu berakibat buruk pada operasi militer Pentagon di seluruh dunia.

Operasi militer itu membutuhkan biaya tinggi, bisa jadi operasi militer AS yang meliputi operasi pelatihan, pemeliharaan, dan intelejen, akan berhenti.

”Kegiatan pemeliharaan kami mungkin akan cukup banyak yang ditutup. Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan harganya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis menanggapi pertanyaan wartawan tentang dampak dari potensi pemerintah Donald Trump Shutdown, Sabtu (20/1/2018).

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/1/2018) harusnya menjadi momen yang spesial bagi Donald Trump. Sebab, dia bakal merayakan setahun pertama jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat ( AS).

Heboh Digosipkan Merokok, Inilah Foto-foto Artis Cantik Salshabilla Adriani yang Masih 17 Tahun https://t.co/EKpTyRdVlh via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 20, 2018

Namun, momen spesial tersebut terancam tidak akan bisa dirayakan di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida.

Sebab, AS bakal menghadapi penutupan layanan pemerintahan (Shutdown) setelah tidak ada kesepakatan di Kongres dan pemerintah mengenai anggaran pemerintah untuk 2018.

Jika terjadi shutdown, maka dampak yang terjadi adalah pemerintah bisa menutup hampir semua layanan, kecuali sektor penting seperti kesehatan, militer, maupun penegakkan hukum.

Karyawan sipil pemerintah federal bakal terkena furlough (dirumahkan tanpa menerima gaji).

Sedangkan yang tidak terkena furlough, seperti personel militer atau sipir penjara, terancam terlambat menerima gaji.

Dilansir Sky News, AS terancam shutdown karena baik Demokrat dan Republik berselisih paham mengenai satu produk legislasi: Penangguhan Tindakan bagi Imigran Anak-anak (DACA).

DACA adalah program perlindungan bagi imigran anak-anak, atau Dreamer, yang datang ke AS.

Program tersebut diciptakan di era Presiden Barack Obama pada 2012 untuk melindungi sekitar 700.000 Dreamer di sana.

Namun, pada September, Trump memutuskan untuk menghentikan program tersebut, dan mengumumkan DACA bakal berakhir Maret 2018.

Senat dari kubu Demokrat menyatakan siap meloloskan anggaran yang diajukan pemerintah jika DACA dilanjutkan.