TribunJabar/

BI Kembali Menegaskan Pelarangan Penggunaan Bitcoin dan Virtual Curency, Ini Alasannya

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang . . .

BI Kembali Menegaskan Pelarangan Penggunaan Bitcoin dan Virtual Curency, Ini Alasannya
ISTIMEWA
Bank Indonesia 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran  yang meliputi prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana, serta penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Pelarahngan tersebut sesuai dengan aturan PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017‚Äč tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dikutip Tribun Jabar dari siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Senin (15/1/2018), salah satunya larangan penggunaan bitcoin termasuk virtual cuyrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. 

Baca: Wow, Harga Pencetak Hat-trick ke Gawang Indonesia Ternyata Lebih Murah dari Gelandang Mitra Kukar

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Hal ini didasari bahwa pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. 


Oleh karena itu, Bank Indonesia juga memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. (*) 

Penulis: Siti Fatimah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help