TribunJabar/

Pilkada Serentak

Banyak Agenda Rapat Paripurna Selama Masa Kampanye, Ini Pilihan Anggota DPRD Sumedang

Tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati diusung gabungan partai politik dan hanya dua partai saja yang tak mengusung

Banyak Agenda Rapat Paripurna Selama Masa Kampanye, Ini Pilihan Anggota DPRD Sumedang
tribunjabar/deddi rustandi
Bupati Petahana Kabupaten Sumedang Eka Setiawan saat mendaftar ke KPUD Sumedang 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.CO.ID, SUMEDANG- Anggota DPRD yang ikut kegiatan kampanye calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2018 harus mengajukan izin cuti kampanye di luar tangungan negara.

Izin cuti kampanye bagi anggota DPRD ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2016 kampanye pemilihan kepala daerah.

Namun karena agenda DPRD saat masa kampanye mulai Februari-Juni sangat padat dengan kegiatan strategis dipastikan banyak anggota Dewan yang memilih tak ikut kampanye pilkada.

“Bagi anggota Dewan yang mau berkampanye harus cuti sementara banyak agenda rapat paripurna saat masa kampanye. Kalau banyak anggota Dewan ikut kampanye dan harus cuti maka rapat bisa tak mencapai kuorum,” kata Asep Elly Gunawan, Ketua Fraksi PPP di DPRD, Jumat (12/1/2017).


Asep yang menjadi ketua tim pemenangan pasangan Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan yang diusung PPP, Demokrat, PAN dan PKB ini harus cuti kampanye.

“Saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua tim dan harus cuti selama menjalankan kampanye,” katanya.

Atang Setiawan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang juga ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan memilih tidak akan berkampanye dalam Pilkada 2018.

“Saya tadinya masuk tim tapi dengan pertimbangan banyak pembahasan seperti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2017 dan LKPj lima tahunan kemudian ada pertanggungjawaban laporan penggunaaan (LPP) APBD 2017 maka diputuskan saya tak ikut kampanye,” kata Atang di DPRD, Jumat (12/1/2017).


Tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati diusung gabungan partai politik dan hanya dua partai saja yang tak mengusung tapi hanya mendukung yaitu Hanura dan PBB.

Kedua parpol ini masing-masing hanya memiliki satu kursi di DPRD.

Anggota Dewan dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara. Surat izin cuti kampanye itu harus disampaikan ke KPU paling lambat tiga hari sebelum kegiatan kampanye. (*)

Penulis: Deddi Rustandi
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help