Disebut Sulit Gratiskan Biaya Pendidikan, Ini Jawaban Kadisdik Jabar
“Kalau ingin banyak praktek, kalau perkotaan ada komputer, harus ada AC, kalau mengandalkan BOS dan BPMU tidak cukup,” ujar Kadisdik Jabar
Penulis: Theofilus Richard | Editor: Yudha Maulana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard
TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, mengaku kesulitan untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan.
Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan cukup besar.
“Sekarang BOS saja Rp 1,4 juta tambah BPMU Rp 500 ribu, sehingga total Rp 1,9 juta per anak per tahun. Untuk Bandung saja per anak perlu Rp 4,5 juta, siswa SMK perlu Rp 6 juta per anak per tahun,” kata Ahmad Hadadi ketika ditemui di SMAN 9 Bandung, Rabu (3/1/2017).
Besarnya biaya pendidikan juga, ujar Ahmad, dikarenakan harus adanya sarana yang menunjang dunia pendidikan. Meliputi laboratorium, komputer, AC, dan lain-lain.
Baca: Menolak Saat Diminta Rokok, Sopir Truk Dibacok di Warung Cina
“Kalau ingin banyak praktek, kalau perkotaan ada komputer, harus ada AC, kalau mengandalkan BOS dan BPMU tidak cukup,” ujarnya.
Untuk menjawab masalah tersebut, kata Ahmad Hadadi, Pemprov Jawa Barat menggunakan skala prioritas.
Bagi siswa yang berasal dari kalangan keluarga mampu, tetap diwajibkan membayar, sedangkan siswa yang datang dari keluarga tidak mampu digratiskan.
Baca: Majikan Tak Mau Cium Istri karena TKW Hingga Transformasi Dena Rachman yang Pilih Jadi Transgender
“Maka untuk itu perlu dibantu orang tua siswa (untuk menanggung biaya pendidikan), tapi yang miskin perlu dibebaskan, yang tidak mampu dibebaskan dari beban biaya,” kata Ahmad Hadadi.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Haris Yuliana, mengatakan satu di antara janji kampanye Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, yang belum terlaksana adalah membebaskan biaya untuk siswa SMA/SMK.
Curi Perhatian Publik, Inilah Potret 7 Kontestan Wanita Indonesian Idol 2018 yang Memesona https://t.co/kd5mvj7BB7 via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 4, 2018
Ia mengatakan peralihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi pada tahun 2017, menjadi satu di antara kendalanya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yumanius Untung, menyebut Pemprov Jawa Barat hanya bisa meringankan beban biaya pendidikan saja, bukan menggratiskan.
Ia menyebut, sembrono jika seorang calon pejabat publik mangampanyekan gratis biaya pendidikan.
Untung mengatakan besarnya biaya pendidikan yang dibutuhkan setiap individu tidak akan tertutupi oleh anggaran APBD yang ada.
