Bank Indonesia Awasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Seiring kemajuan teknologi digital pembayaran, BI melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PJSP

Bank Indonesia Awasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
TRIBUN JABAR/Yongky Yulius
Gedung Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (14/8/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Seiring kemajuan teknologi digital pembayaran, Bank Indonesia (BI) melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Hal itu dilakukan BI untuk mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen serta iklim usaha yang sehat dalam menciptakan industri teknologi finansial yang mampu mendukung perekonomian nasional.

Dikutip dari siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Kamis (21/12/2017), disebutkan dalam rangka pengembangan bisnisnya, PJSP antara lain melakukan pengambilalihan kepemilikan saham perusahaan.

Agar pengawasan sistem pembayaran dapat berjalan efektif, BI mewajibkan agar setiap rencana pengambilalihan saham yang akan dilakukan oleh PJSP baik untuk pengembangan bisnis maupun pengembangan inovasi mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI.

Baca: Kapolri Cek Jalan Tol Cipali Jelang Natal dan Tahun Baru, Hari Ini

Kewajiban tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut telah memperhatikan keamanan sistem, perlindungan konsumen dan keamanan nasional. Dengan demikian, PJSP hanya dapat melaksanakan rencana tersebut apabila telah mendapat persetujuan BI.

Salah satu PJSP yang telah memperoleh izin dari BI sebagai penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana di Indonesia adalah pengelola aplikasi Gopay.


Terkait informasi mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pemilik dari pengelola aplikasi Gopay baru-baru ini, BI akan segera melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengawasan PJSP untuk memastikan bahwa kegiatan usaha telah dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki serta telah taat terhadap asas dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian baik terhadap PJSP maupun terhadap pihak-pihak yang mengajukan izin sebagai PJSP, Bl akan melakukan pendalaman antara lain dari sudut teknologi informasi, persyaratan dokumen, dan aspek operasional lainnya.

Selain itu, Bl akan melihat struktur kepemilikan dalam sudut pandang yang lebih luas dengan menerapkan consolidated supervision apabila perusahaan tersebut bagian dari suatu grup usaha.

Apabila terdapat PJSP yang melanggar ketentuan, BI akan melakukan pemeriksaan dan tindakan pengawasan yang dipandang perlu untuk memastikan terjaganya perlindungan konsumen dan keamanan Sistem Pembayaran Indonesia. (*)

Penulis: Siti Fatimah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help