Setya Novanto Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR, IPR: Apa Itu Tidak Lucu?

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA- Direktur Eksekutif Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan penunjukkan figur yang pantas memimpin DPR RI harus diputuskan melalui pleno internal partai.

Tidak boleh ada penunjukan sepihak apalagi dari pemimpin Partai yang sedang memiliki masalah hukum.

Hal itu diungkapkan Ujang Komarudin menanggapi penunjukan langsung Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI.

“Golkar itu partai politik yang matang dan dewasa, bukan toko kelontong,” ujar Ujang Komarudin di Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Wow! Ternyata Cara Memegang Ponsel Bisa Menunjukkan Kepribadianmu Lho, Coba Cek Sekarang! https://t.co/revUbJJrgP via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) December 10, 2017

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini melihat penunjukan sepihak itu hanya akan menambah gejolak internal dan menjadikan partai berlambang beringin itu semakin terpuruk.

Padahal partai tersebut baru saja mendapatkan musibah yang bertubi-tubi.

“Masa Golkar selalu jadi tumbal dari hasrat dan nafsu oknum yang gila kekuasaan. Harusnya seluruh stakeholder bersatu untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini elektabilitasnya semakin hancur akibat kasus hukum Novanto,” katanya.

Baca: Taklukkan Manchester United di Old Trafford, Manchester City Jaya di Puncak Klasemen

Ujang menduga, meski sudah berada di balik jeruji besi KPK, Novanto tetap tidak rela kehilangan kekuasaannya di DPR dan Partai Golkar.

“Aziz Syamsudin itu kan orangnya Novanto. Jika Aziz memimpin DPR atau Golkar, sama saja yang memimpin itu adalah Novanto juga. Tak ada bedanya,” katanya.

Menurut Ujang, jika dipaksakan Aziz Syamsuddin untuk dilantik, hal itu tidak baik bagi DPR RI secara kelembagaan.

Begini Filosofi Sepakbola yang Dibawa Mario Gomez ke Persib Bandung https://t.co/x0PGzD5lsj via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) December 10, 2017

Misalnya, Aziz Syamsuddin dilantik pada Senin (11/12/2017) besok, lalu kemudian Golkar pada waktu dekat melaksanakan Munaslub dan mendapat Ketua Umum baru, bisa saja ketua DPR diganti lagi.

“Kalau dipaksakan, masak dalam satu periode DPR 2014-2019 terjadi 5 kali pergantian ketua DPR. Apa itu tidak lucu?” kata dia.

Baca: Gerindra Usung Sudrajat di Pilgub Jabar, Ini yang akan Dilakukan PKS

Ujang pun menyarankan Golkar melakukan Munaslub lebih dahulu dan mendapatkan Ketua umum definitif.

Kemudian, dilakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menduduki kursi nomor 1 di DPR RI.

“Selesaikan dulu melalui Munaslub sebagai jalan keluar, itu lebih elok,” katanya. (Vincentius Jyestha)