TribunJabar/

Cak Imin Protes Keras, "Provokasi Donald Trump Hukumnya Wajib Kita Lawan"

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Cak Imin ini menyampaikan protes keras atas pernyataan Presiden...

Cak Imin Protes Keras,
DOK KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A Muhaimin Iskandar. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA-"Tidak ada hal yang bisa membenarkan rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerussalem. Secara hukum, Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel-Palestina telah menetapkan bahwa penyelesaian status Jerusalem secara permanen adalah pada perundingan antara Israel-Palestina sendiri. Semua "penyelesaian" di luar kerangka itu berarti pencaplokan, aneksasi, agresi, perampasan kedaulatan negara lain secara kasar," ujar A Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Cak Imin  ini menyampaikan protes keras atas pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan bahwa Jerusalem adalah Ibu Kota Israel.

Cak Imin dalam cuitan di akun twitternya @CakimiNOW menuturkan "Apa hak AS /Trump untuk menentukan secara sepihak bahwa Jerusalem adalah milik Israel? Kami memprotes keras pernyataan dan rencana Trump-AS ini. Ini menjadi provokasi yang akan membangkitkan lagi keresahan dan kemarahan di Timur Tengah, yg ternyata tak pernah damai akibat campur tangan tak bertanggung jawab AS. Kami menuntut pertanggungjawaban Duta Besar AS di Indonesia Joseph R. Donovan Jr. untuk menjelaskan hal ini kepada publik."

Protes keras dari Cak Imin pun bisa dilihat di sini.

"Kami memprotes keras pernyataan dan rencana Trump-AS ini. Ini menjadi provokasi yang akan membangkitkan lagi keresahan dan kemarahan di Timur Tengah, yang ternyata tak pernah damai akibat campur tangan tak bertanggung jawab AS. Kami menuntut pertanggungjawaban Duta Besar AS di Indonesia Joseph R. Donovan Jr untuk menjelaskan hal ini kepada publik. Apa masih kurang keterlibatan AS dalam konflik berdarah di Irak dan Syria, sehingga provokasi tidak bertanggung jawab seperti ini mau diperluas lagi ke kota suci Jerusalem?" ujar Cak Imin dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (7/12/2017).

Bahkan negara Palestina pun, kata Cak Imin, mematuhi perjanjian Oslo. Meskipun Deklarasi Negara Palestina oleh PLO tahun 1988 tegas menyatakan, bahwa Jerusalem adalah ibukota resmi Palestina, namun dalam kenyataan itu tidak pernah terjadi karena dicegah oleh Israel.

"Lalu apa hak AS dan Trump untuk menentukan secara sepihak bahwa Jerusalem adalah milik Israel?" ujarnya.

Cak Imin meminta pemerintah Indonesia untuk memprotes keras pernyataan Donald Trump dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan internasional.

Baik melalui PBB maupun OKI untuk menggelar sidang menolak kebijakan sepihak Trump demi terpeliharanya koeksistensi damai di Palestina serta terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah. (*)

Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help