TribunJabar/

KPK Sebut Dana Hibah atau Bansos Berpotensi Dijadikan Alat Politik Petahana

KPK menyebut dana hibah atau bansos yang diberikan pemerintah kepada lembaga tertentu dapat digunakan sebagai . . .

KPK Sebut Dana Hibah atau Bansos Berpotensi Dijadikan Alat Politik Petahana
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Satgas Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwanda saat diwawancara wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (7/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - KPK menyebut dana hibah atau bansos yang diberikan pemerintah kepada lembaga tertentu dapat digunakan sebagai alat kepentingan calon kepala daerah petahana.

Satgas Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwanda, mengatakan ada penelitian mengenai kasus tersebut pada tahun 2013.

"Dimana satu tahun atau menjelang pilkada, biasanya dana bansos meningkat. Ada dugaan bahwa dana bansos digunakan sebagai alat petahana untuk kepentingan kontestasi politik," ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (7/12/2017).

Dugaan tidak hanya terjadi pada ranah penganggaran.

Baca: Kapan Mario Gomez Pelatih Persib Datang? Nih Bocorannya, Termasuk Jadwal Terbangnya dari Argentina

Asep Rahmat Suwanda mengatakan, kepentingan politik terlihat semisal ketika sang calon petahana mengantarkan langsung dana bansos dana hibah kepada lembaga atau orang yang bersangkutan.

Harapannya, aksi saat mengantarkan langsung dana bansos dapat dilihat masyarakat sebagai wujudnya bekerja.

Tetapi, ia juga mengatakan, jika menemukan kasus tersebut, tidak bisa secara lamgsung disebut sebagai tindak pidana korupsi.


Dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jika sudah ada indikasi penyimpangan.

"Kalau dalam penyaluran, misalnya ada mens rea (niat jahat), digunakan kepentingan pribadi penyelewengan segala macam, baru dikatakan korupsi," ujarnya.

Segala bentuk penggunaan dana di luar peruntukannya, dapat dianggap sebagai korupsi.

Contohnya adalah menyisihkan sebagian dana sebagai 'uang terima kasih' kepada pihak-pihak tertentu.

Asep juga mengatakan Ketua KPK mengingatkan jika Pilkada 2018 memiliki potensi kerawanan penyelewengan dana untuk kepentingan politik. (*)

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help