TribunJabar/

"Hukumannya Kok Ringan? Harusnya Lebih Berat dari Pak Ahok dan Segera Masuk Penjara"

Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai vonis 1,5 tahun bagi Buni Yani tidak adil dan terlalu ringan.

Kolase Tribun Jabar
I Wayan Sudirta dan Buni Yani. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai vonis 1,5 tahun bagi Buni Yani tidak adil dan terlalu ringan.

"Hukumannya kok ringan begitu? Cuma satu setengah tahun. Tidak adil itu, hukumannya terlalu ringan," kata Kuasa Hukum Ahok I Wayan Sudirta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/11/2017).

Wayan menilai, vonis itu terlalu ringan lantaran Buni Yani sudah terbukti bersalah dalam memotong video pidato Ahok yang membuat masyarakat salah persepsi.

Kuasa Hukum Ahok lainnya, Teguh Samudera menambahkan bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim di luar prediksinya dan anggota kuasa hukum lainnya.

"(Harusnya) lebih berat dari Pak Ahok dan juga segera masuk (penjara)," ucap Teguh. 

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (14/11/2017) siang.

Majelis hakim yang diketuai M Saptono itu menilai Buni Yanisecara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan enam bulan," ungkap Saptono.

Perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Buni Yani Divonis Hukuman 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa Buni Yani mendengarkan pembacaan pledoi yang dibacakan tim kuasa hukunya pada sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jalan Seram, Selasa (17/10/2017). Dalam nota pembelaannya, pengacara Buni Yani menolak segala tuntutan jaksa karena alat bukti serta saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan tidak menunjukan adanya unsur pidana serta pasal-pasal sangkaan pun tidak terbukti.
Terdakwa Buni Yani mendengarkan pembacaan pledoi yang dibacakan tim kuasa hukunya pada sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jalan Seram, Selasa (17/10/2017). Dalam nota pembelaannya, pengacara Buni Yani menolak segala tuntutan jaksa karena alat bukti serta saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan tidak menunjukan adanya unsur pidana serta pasal-pasal sangkaan pun tidak terbukti. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Halaman
1234
Penulis: Fauzie Pradita Abbas
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help