TribunJabar/

UMK Cianjur Lebih Rendah dari Daerah Tetangganya yang Langsung Bersebelahan

Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cianjur, Nurul Yatim mengatakan, . . .

UMK Cianjur Lebih Rendah dari Daerah Tetangganya yang Langsung Bersebelahan
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIANJUR - Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cianjur, Nurul Yatim mengatakan, Cianjur masih terendah dalam Upah Minimum Kabupaten di antara Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

”Walaupun Cianjur diapit oleh kota-kota tersebut, tapi UMK-nya masih paling rendah," ujarnya, Senin (13/11/2017).

Ia mengatakan UMK Cianjur sekitar Rp 1.989.115 dan hanya naik kemungkinan menjadi Rp 2,1 juta berdasarkan PP 78/2015.

Baca: Ternyata Peter Odemwingie Belum Kapok Main di Indonesia, Begini Pernyataannya

Ia mengatakan seharusnya UMK bisa disesuaikan menjadi Rp 2,4-2,55 juta. Menurutnya, angka tersebut sudah cukup mendekati UMK daerah yang berbatasan dengan Cianjur.

”Wilayah tetangga, yang punya harga kebutuhan sehari-hari hampir sama dengan Cianjur, UMK-nya sudah Rp 2 juta ke atas. Bahkan, kalau ada kenaikan bisa lebih dari Rp 3 juta. Sementara, Cianjur masih berkutat pada angka yang jauh berbeda,” ujarnya.


Padahal, Cianjur sendiri berbatasan begitu dekat dengan beberapa kabupaten/kota dengan pengupahan yang dinilai sudah lebih tinggi dibandingkan kota santri.

Oleh karena itu, Nurul mengharapkan pemerintah kabupaten bersedia untuk mengupayakan penyesuaian UMK 2018 di Cianjur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur belum bersedia memberikan informasi terkait besaran UMK 2018 untuk Cianjur.

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSK-SPSI) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik berharap Pemkab Cianjur dapat mengatasi permasalahan dan meningkatkan UMK dengan melobi perusahaan.

”Jika UMK 2018 masih jauh dari usulan, maka sebaiknya ada subsidi silang. Kalau upah masih dibawah KHL, setidaknya perusahaan bisa melihat skala upah untuk menambah pendapatan pekerja,” katanya.

Menurutnya skala upah yang berdasarkan pendidikan, masa kerja, atau jabatan, setidaknya dapat menambah pendapatan meskipun tidak senilai dengan besaran survei KHL. Hendra mengatakan, pemkab harus mendorong perusahaan agar dapat mempertimbangkan hal tersebut. (*)

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help