Fadli Zon Bikin Survei Terbuka Soal Demokrasi untuk 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Ini Hasilnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan setidaknya itulah yang didengarnya saat bertemu dengan konstituen dan masyarakat di daerah lainnya.
lihat foto
TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) turun selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo.
Hal ini kata Fadli, mewakili kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.
Setidaknya itulah yang didengarnya saat bertemu dengan konstituen dan masyarakat di daerah lainnya.
"Saya melakukan survei terbuka di Twitter beberapa hari ini tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dari 5.193 votes, 78 persen berpendapat jika pemerintah makin represif atau otoriter. Hanya 22 persen netizen yang menyatakan kita makin terbuka atau demokratis," kata Fadli dalam pesan singkat yang diterima, Senin (23/10/2017).
Baca: Terungkap Penyebab Terpuruknya Persib Bandung Hingga Posisi Terakhir Setelah Raih Kekalahan 1-0
Menurutnya, hasil survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online lewat Twitter sejak beberapa hari lalu.
"Jadi, saya kira ini mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan netizen. Sebab, jika saya turun ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda. Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan, lebih banyak aktivis politik yang ditangkap pada era pemerintahan Joko Widodo ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin.
Raih Penghargaan di Usia Muda, Ternyata Alwi Assegaf adalah Keturunan ke-40 dari Nabi Muhammad SAW https://t.co/LpdXTGW4wY via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) October 22, 2017
"Termasuk mereka yang ditangkap karena aktivitasnya di sosial media," katanya.
Fadli menilai, hal itu tidak menunjukkan tegasnya penegakkan hukum, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah.
Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum.
"Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru, misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali," kata Fadli.
Sementara aparat banyak menangkap netizen yang membully dan nyinyir terhadap pemerintah, dengan berbagai tuduhan serius, tapi di sisi lain Istana justru mengundang para buzzer yang kerap menulis posting kasar, penuh kebencian, dan juga fitnah terhadap siapapun yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
"Para buzzer ini terbukti imun. Ini jelas sebuah kemunduran, ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi hanya untuk melindungi kekuasaan," katanya.
