TribunJabar/

Jokowi Diminta Tertibkan Parpol Pendukungnya yang Ganggu KPK

Tidak menutup kemungkinan, sikap Jokowi yang kurang tegas dalam membela KPK saat ini karena. . .

Jokowi Diminta Tertibkan Parpol Pendukungnya yang Ganggu KPK
Warta Kota
Presiden Joko Widodo di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (13/6/2017). 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengambil sikap dan langkah tegas dengan menekan partai politik pendukungnya.

Hal ini harus dilakukan Jokowi agar partai pendukung pemerintah tidak justru ikut-ikut menganggu kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi mesti memanfaatkan posisinya untuk menekan koalisi pendukung supaya tidak ganggu KPK," kata Haris di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

"Jadi kalau kemudian Pansus tak menemukan sesuatu yang signifikan maka bubar saja. Sebab banyak utang politik anggota dewan, utang di bidang legislatif," kata dia.

Haris mengatakan, Jokowi juga perlu menekan partainya untuk memperkuat KPK.

"Saya kira Presiden sebaiknya juga menekan parpol-parpol koalisi pendukungnya untuk memperkuat KPK," kata dia.

Tidak menutup kemungkinan, sikap Jokowi yang kurang tegas dalam membela KPK saat ini karena takut ditinggal partai politik pendukungnya. 

Apalagi, dua basis terbesar dukungannya yakni PDI Perjuangan dan Golkar berada di balik Pansus Angket KPK .

"Bisa jadi demikian. Tapi kalau itu betul maka itu adalah kekawatiran yang tidak beralasan sama sekali," kata Haris.

Padahal, menurut Haris, Jokowi hanya perlu fokus bekerja untuk menunjukkan performanya, demi mendapatkan dukungan penuh di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help