TribunJabar/

Sidang Buni Yani

Sebagai Saksi Ahli, Yusril Janji Bersikap Netral dan Memberikan Keterangan Obyektif

Yusril Ihza Mahendra didatangkan untuk memberikan pandangan mengenai dakwaan yang didakwakan kepada Buni Yani.

Sebagai Saksi Ahli, Yusril Janji Bersikap Netral dan Memberikan Keterangan Obyektif
Tribunjabar/Theofilus Richard
Yusril Ihza Mahendra di sidang lanjutan Buni Yani, Selasa (12/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Satu di antara sejumlah saksi ahli yang didatangkan penasihat hukum Buni Yani pada sidang ke-13, Selasa (12/9/2017) ini adalah Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra.

Kepada wartawan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ia akan menjadi ahli yang memberikan keterangan obyektif dan netral atau tidak memihak siapapun.

Baca: Ezechiel Ndouassel Beri Sinyal Perpanjang Kontrak Bersama Persib Bandung

"Jangan dianggap ahli yang memberikan keterangan kalau didatangkan penasihat hukum memihak penasihat hukum, kalau didatangkan jaksa, memihak jaksa," ujar Yusril Ihza Mahendra saat tiba di lokasi sidang, Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (12/9/2017).

Ia mengatakan tujuan kehadirannya adalah untuk membantu hakim mendapatkan keterangan yang jelas.


"Ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu yang memerlukan kejelasan sehingga memungkinkan majelis hakim mengadili perkara ini seadil-adilnya," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra didatangkan untuk memberikan pandangan mengenai dakwaan yang didakwakan kepada Buni Yani.

Ia juga akan berkomentar mengenai substansi pasal 28 dan pasal 32 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Buni Yani diseret ke meja hijau setelah unggahan potongan video Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu dilaporkan oleh Komunitas Advokat Ahok-Djarot (Kotak Adja).

Postingan tersebut dianggap pelapor sebagai postingan yang bersifat provokatif.

Buni Yani didakwa pasal 28 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help