TribunJabar/

Sidang Buni Yani

Menurut Yusril, Perbuatan Buni Yani Tidak Ada Unsur Pidana, Ini Alasannya

Ia mengatakan perbuatan Buni Yani mengandung unsur pidana jika Buni Yani mengunggah video yang bersifat rahasia.

Menurut Yusril, Perbuatan Buni Yani Tidak Ada Unsur Pidana, Ini Alasannya
Tribunjabar/Theofilus Richard
Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang ke-13 Buni Yani, Selasa (12/9/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Perbuatan Buni Yani saat mengunggah potongan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat kunjungan ke Kepulauan Seribu dianggap tidak memiliki unsur pidana.

Hal itu ditegaskan pakar teori hukum, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang menjadi saksi ahli pada sidang ke-13 Buni Yani, Selasa (12/9/2017).

Baca: Setelah Tarik Dukungan untuk Deddy Mizwar-Akhmad Syaikhu, Gerindra Segera Temui Demokrat

Ia mengatakan perbuatan Buni Yani mengandung unsur pidana jika Buni Yani mengunggah video yang bersifat rahasia.

"Orang kemudian upload sesuatu yang diubah isinya bisa dipidana, tapi itu terkait (pasal 32) ayat 3 (UU ITE). Ayat 3 itu kalau sesuatu bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia diupload, kemudian diubah itu yang bisa dipidana," kata Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan.


Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan video yang diunggah Buni Yani merupakan potongan dari video yang bersifat publik yang telah diunggah Pemprov DKI Jakarta.

Karena bersifat untuk publik, semua orang pun kemudian bisa mengacu pada sumber aslinya setelah melihat video yang diunggah Buni Yani.

"Perbuatan yang dilakukan Buni Yani tidak meng-upload dari sesuatu yang sumbernya bersifat rahasia, misalnya milik Kementerian Pertahanan atau milik Mabes TNI, Mabes Polri, atau kesekretariatan negara," ujarnya.


Kehadiran Yusril Ihza Mahendra adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli teori hukum.

Ia akan memberikan pandangan mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 dan pasal 32 yang dikenakan pada terdakwa Buni Yani.

Kehadirannya sempat ditolak JPU karena dianggap tidak relevan, mengingat Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai ahli hukum tata negara.

Keberatan JPU pun kemudian dicatat oleh majelis hakim.

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help