TribunJabar/

Sidang Buni Yani

Begini Pendapat Yusril Ihza Mahendra Soal Perdebatan Jenis Tindak Pidana Buni Yani

Berdasarkan pendapat Yusril Ihza Mahendra tersebut, dakwaan yang didakwakan kepada Buni Yani merupakan delik materil yang memerlukan pembuktian akibat

Begini Pendapat Yusril Ihza Mahendra Soal Perdebatan Jenis Tindak Pidana Buni Yani
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Yusril Ihza Mahendra usai memberikan keterangan sebagai saksi ahli di sidang ke-13 Buni Yani, Selasa (12/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Beberapa pekan lalu sempat muncul perdebatan mengenai delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada Buni Yani.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat mengatakan dakwaan yang didakwakan pada Buni Yani adalah delik formil, bukan delik materil.

Ahli teori hukum, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pasal 28 dan pasal 32 UU ITE adalah delik materil.

"Tapi pasal 36 UU ITE menyebut apa yang diatur pasal 27 sampai pasal 34, harus menimbulkan akibat, kerugian atau akibat sesuatu pada masyarakat. Maka delik itu harus delik materil, akibat harus terjadi," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan usai menjadi saksi ahli di sidang lanjutan Buni Yani, Selasa (12/9/2017).

Ia juga menjelaskan delik materil adalah delik yang harus menimbulkan akibat.

Sedangkan delik formil adalah delik yang tidak harus menimbulkan akibat.


"Misalnya menghasut, saya menghasut rumah si A dibakar, teriak-teriak tapi ngga ada rumah yang dibakar. Saya baru bisa dipidana delik formil melakukan perbuatan menghasut," ujarnya menyontohkan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, dakwaan yang didakwakan kepada Buni Yani merupakan delik materil yang memerlukan pembuktian akibat.

Ia juga mengatakan dakwaan Buni Yani memang perlu penafsiran.

Ia menyerahkan penafsiran tersebut kepada majelis hakim.

Buni Yani didakwa menggunakan pasal 28 dan pasal 32 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam sidang ke-13, ada tiga saksi ahli yang dihadirkan, yaitu Yusril Ihza Mahendra (ahli teori hukum), Prof Muslim Umar (ahli Sosiologi), dan Ibnu Ahmad (ahli komunikasi).

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Jannisha Rosmana Dewi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help