Pilwakot Bandung

ASN yang Daftar Pilwalkot Harus Mundur Sejak Ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan

Pengunduran diri ASN dilaksanakan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

ASN yang Daftar Pilwalkot Harus Mundur Sejak Ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan
KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Menanggapi pemberitaan Tribunjabar.co.id yang berjudul Asep Warlan : ASN yang Daftar Pilwalkot Seharusnya Mundur, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang mendaftar menjadi bakal calon kepala daerah diharuskan mundur dari status sebagai PNS setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Baca: Asep Warlan : ASN yang Daftar Pilwalkot Seharusnya Mundur

Pernyataan itu mengacu pada penjelasan DR Atang Irawan, Dosen Fakulas Hukum Unpas Bandung yang menulis tentang "Kedudukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Unsur ASN".

Dalam tulisannya disebutkan,  pasal 7 ayat (2) huruf t UU No 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tetang Penetapan Perpu no 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Memperhatikan pasal tersebut maka, ada dua hal yang harus diketahui oleh ASN.

Pertama, harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota ASN, Kedua pengunduran diri dilakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Untuk menjadi perhatian bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf t sekiranya harus dibaca secara komprehensif dengan huruf lainnya yang menjadi syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),  selanjutnya bahwa Pasal 7 ayat (2)  harus dibaca dalam satu kesatuan, tidak dapat dibaca terspisah karena Pasal 7 ayat (2)  huruf t mengatur secara imperative tentang sayarat-syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Dengan demikian maka makna menyatakan secara tertulis pengunduran diri ASN dilaksanakan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Bahkan Pasal 7 ayat (2) huruf t telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No 49/PUU-XIII/2015 yang dalam putusannya menyatakan bahwa permohoan pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (2) huruf t mutatis mutandis berlaku putusan MK No 41/PUU-XII/ 2014 dan No 45/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD".

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved