TribunJabar/

PWNU Jabar Tegaskan Tak Akan Dukung Kepala Daerah yang Pro 'Full Day School'

PWNU Jabar pun menyatakan tidak akan mendukung calon gubernur, bupati, atau walikota, yang. . .

PWNU Jabar Tegaskan Tak Akan Dukung Kepala Daerah yang Pro 'Full Day School'
Tribun Jabar/Syarief Abdussalam
Ketua PWNU Jawa Barat, Hasan Nuri Hidayatullah, dengan tegas menolak kebijakan pemberlakuan sistem full day school. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarief Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat dengan tegas menolak kebijakan pemberlakuan sistem full day school atau sekolah sehari penuh yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

PWNU Jabar pun menyatakan tidak akan mendukung calon gubernur, bupati, atau walikota, yang mendukung atau melaksanakan sistem full day school tersebut.

Ketua PWNU Jawa Barat, Hasan Nuri Hidayatullah, mengatakan setelah mencermati kebijakan sekolah selama lima hari seminggu atau delapan jam sehari, masyarakat khususnya kalangan madrasah menjadi resah.

Betapa tidak, selama ini setelah selesai sekolah, anak-anak biasanya langsung sekolah agama ke madrasah pada sore atau petang hari.

Dilihat dari perspektif regulasi, katanya, kebijakan baru mengenai lima hari sekolah dan delapan jam belajar per hari di sekolah bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan standard pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

"Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak senapas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis dan mendirikan satuan-satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah atau madrasah masing-masing," kata Hasan di Kantor PWNU Jabar di Kota Bandung, Sabtu (12/8).

Selama ini ketentuan waktu kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, katanya, dinyatakan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 empat puluh jam tatap muka dalam 1 minggu.

"Jika didasarkan pada ketentuan tersebut, maka kebijakan lima hari sekolah atau delapan jam per hari belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam Undang-undang yang dimaksud," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help