TribunJabar/

Hukum

Parlemen Dukung KPPU Berantas Monopoli

KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli...

Parlemen Dukung KPPU Berantas Monopoli
KONTAN / DANIEL PRABOWO
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 


TRIBUNJABAR.CO.ID,  JAKARTA
- "Saya rasa ini bagian yang paling berat KPPU bisa menemukan lebih dari  dua alat bukti di lapangan.

Kalau sudah menemukan alat bukti KPPU bisa menyeret pelaku melakukan dugaan pelanggaran," kata Wakil Ketua Komisi 6 DPR  Ir H Azam Azman Natawijana, yang mengawasi ruang lingkup Persaingan Usaha, Industri & Perdagangan dan Investasi.

Ia mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberantas praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Azam mengemukakan, seperti dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Rabu (21/6/2017), upaya untuk melemahkan fungsi KPPU bisa dengan segala cara.

Karena memiliki modal yang besar, perusahaan yang melakukan praktik monopoli berani membayar berapa saja untuk meminta pengamat ekonomi berbicara sesuai tujuannya.

Baca: Heboh Video Warga Palembang Rebutan Uang yang Berhamburan di Jalan

Itu menyalahi karena monopoli jelas-jelas dilarang UU no 5 tahun 1999.                           

Disebutkannya, KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU bertanggung jawab kepada presiden.

Komisioner berjumlah 7 orang diangkat oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR.

Jadi, jelas segala bentuk monopoli tidak boleh hidup di negara ini.

Baca: Ekspresi Tukul Saat Kepergok Seorang Polisi Waktu Berjoget

Kalau ada yang berpendapat perusahaan kalau sudah besar boleh monopoli berarti pemahaman tentang dasar negara Indonesia patut dipertanyakan.

Perihal KPPU yang tengah menangani PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku produsen dan distributor Aqua, dinilai tepat dan telah bekerja sesuai prosedur.

PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa jika terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal seperti yang disangkakan, maka wajib membayar denda seperti yang telah ditentukan maksimal Rp 25 miliar. (*)

Penulis: Dicky Fadiar Djuhud
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help