TribunJabar/
Home »

Bisnis

» Mikro

Menjelang Lebaran, Hati-hati Diskon Palsu di Pusat Perbelanjaan

Praktek diskon yang tidak boleh dilakukan adalah diskon atau obral yang mengandung unsur penipuan, harga yang sebenarnya di-markup dulu baru didiskon

Menjelang Lebaran, Hati-hati Diskon Palsu di Pusat Perbelanjaan
ISTIMEWA
Ketua Komisi IV Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia dan Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar-Bante-DKI, Firman Turmantara. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang berakhirnya bulan puasa muncul perang diskon di pusat-pusat perbelanjaan.

Hal ini untuk menarik minat pembeli menjelang hari raya.

Firman Turmantara, Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Universitas Pasundan sekaligus Direktur LBH Konsumen Indonesia, mengatakan praktek usaha seperti diskon atau obral sebetulnya tak dilarang oleh undang-undang.

Biasanya produk yang dijual obral adalah produk yang sudah tak up to date atau yang hampir kedaluwarsa atau produk yang cacat tapi masih layak digunakan atau tidak membahayakan kesehatan.

"Praktek diskon yang tidak boleh dilakukan adalah diskon atau obral yang mengandung unsur penipuan, seperti harga yang sebenarnya di-markup dulu baru dikorting atau didiskon yang pada ujungnya akan lebih mahal daripada harga sebenarnya dalam penjualan biasa," kata Firman melalui telpon, Senin (12/6/2017).

Menurutnya, ketentuan yang berkaitan dengan cara penjual selaku pelaku usaha melakukan diskon pada barang dagangannya ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Aturan itu berbunyi "Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu."

Selain itu, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. (Pasal 10 huruf d UUPK).

Kedua pasal UUPK tersebut dicantumkan secara tegas dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dimana praktek diskon seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

"Dengan kata lain, jika memang penjual menawarkan barang dan/atau jasa dengan memiliki potongan harga namun secara tidak benar (diskon itu tidak benar-benar ada/terdapat praktek penipuan), ia dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPK di atas," katanya.

Halaman
12
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help