TribunJabar/

Warga Cileunyi Ini Ingin KBT Segera Terwujud, Begini Alasannya

Lani mengatakan, keinginannya agar KBT segera terwujud bukan tanpa alasan. Menurut dia, selama ini warga di . . .

Warga Cileunyi Ini Ingin KBT Segera Terwujud, Begini Alasannya
TRIBUN JABAR/RAGIL WISNU SAPUTRA
Tanah carik milik Desa Cileunyi Wetan yang dulunya digunakan sebagai terminal, kini tengah dimanfaatkan kembali untuk pembangunan pusat bisnis dan usaha. Pemanfaatan tanah desa tersebut diupayakan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Foto diambil 12 Januari 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ragil Wisnu Saputra

CILEUNYI, TRIBUNJABAR.CO.ID - Wacana pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KBT) ditanggapi serius oleh sejumlah warga Kabupaten Bandung yang berada di wilayah Timur. Sejumlah warga tersebut berharap pemekaran Kabupaten Bandung Timur segara terwujud.

"Semoga saja segera terwujud. Bukan apa-apa saya pribadi memang ingin sekali dari dulu ada pemekaran," ujar Lani Rahman (38) warga Bumi Harapan Cibiru, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung kepada Tribun, Rabu (17/5).

Lani mengatakan, keinginannya agar KBT segera terwujud bukan tanpa alasan. Menurut dia, selama ini warga di wilayah timur Kabupaten Bandung seperti kurang diperhatikan oleh Pemkab Bandung. Mulai dari segi pelayanan publiknya, kesejahteraannya hingga kesehatannya.

Selain itu, kata Lani, jauhnya pusat pemerintahan yang berada di Soreang juga membuat warga di wilayah timur kesulitan jika akan mengurus berbagai administrasi. Sehingga, ia berharap KBT segera terwujud.

"Contoh kecil saja, mau urus surat tanah ke BPN kan harus ke Soreang. Jaraknya jauh. Itu saja harus bolak balik. Pembuatan surat tanahnya tidak bisa cepat. Jadi tidak efisien. Kan kalau mau bolak balik urus surat-surat juga butuh uang dan waktu," kata Lani.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sutrisno (51) warga Jalan Aljawami RT 02/10, Desa Cileunyi Wetan. Menurut dia, KBT layak didirikan karena adanya beberapa indikator yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemkab Bandung.

Misalnya, kata dia, secara ekonomi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung sangat berbeda jauh dengan masyrakat yang berada dekat dengan pemerintahan. Halnini, kata dia, salah satu indikasi Pemkab Bandung kurang begitu memperhatikan masuarakatnya di wilayah timur.

"Dari sisi geogrfis saja misalkan. Cileunyi ini masuk lima besar padat penduduk dari 31 kecamatan. Artinya kan tingkat pelayanan harus maksimal. Tapi ternayta faktanya kan tidak," ujar dia.

Hal itu, lanjut Sutrisno, terbukti masih banyaknya masalah perizinan pembangunan yang tidak rampung di wilayah Cileunyi. Salah satunya, kata dia, maraknya mini market yang tidak berizin mau pun pembangunan-pembanguan yang hanya mengandalkan izin dari masyarakat.

"Perizinan banyak yang melenceng dan tidak terkontrol. Tentunya kan ini membebani masuarakat yang kurnag tahu mengenai perizinan. Ya itu tadinpelayanannya tidaj maksimal," kata dia.

Dengan alasan seperti itu, kata dia, apa salahnya KBT bisa direalisasikan jika Pemkab Bandung tidak bisa mencover apa yang memang dibutuhkan oleh masyrakat. Namun, jika masih bisa mencover harus ada pertimbangan-pertimbagan lainnya.

"Berkaca saja dengan Kabupaten Purwakarta. Dengan hanya 17 kecamatan justru lebih maju. Karena kan bisa terkontrol lebih efektif pelayanannya ke masyrakat. Jadi kekuasaan bupati harus dibatasi jika ingin wilayahnya maju. Jadi tidak lagi ada ketimpangan-ketimpangan," kata dia. (raw)

Penulis: Ragil Wisnu Saputra
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help