TribunJabar/

DPD Usulkan DOB, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Ini Minta Kejelasan Soal KBT

Ketua Deklarasi Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran (KIP4 KBT), Aas Kardasyah, mengungkapkan dalam surat . . .

DPD Usulkan DOB, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Ini Minta Kejelasan Soal KBT
TRIBUN JABAR / RAGIL WISNU SAPUTRA
Ilustrasi: Kondisi lalu lintas di Kabupaten Bandung kawasan timur, tepatnya di Cileunyi, Minggu (10/7/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

SOREANG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Isu pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KBT) kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mengusulkan surat rekomendasi daerah otonomi baru (DOB) untuk beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Bandung.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan bahwa aspirasi pemekaran KBT telah mengemuka sejak 2005 lalu, bersamaan dengan pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dadang berharap ada segera kejelasan mengenai prosedur dan langkah yang harus dilakukan, andaikata presiden merestui pembentukan KBT. Ia mengatakan wajar, jika ada riak dari beberap organisasi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung yang ingin mendeklarasikan pembetukan KBT dalam waktu dekat ini.

“Wajar jika ada penduduk di wilayah timur (Kabupaten Bandung) yang menginginkan adanya percepatan pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Dadang ketika dihubungi melalui ponselnya di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (17/5/2017).

Arus kendaraan menuju arah gerbang Tol Cileunyi dan keluar gerbang Tol Cileunyi terpantau padat, Kamis (5/5). Kepadatan arus kendaraan menyusul libur panjang yang akan dimulai pada hari ini hingga Minggu (8/5/2016).
Arus kendaraan menuju arah gerbang Tol Cileunyi dan keluar gerbang Tol Cileunyi terpantau padat, Kamis (5/5). Kepadatan arus kendaraan menyusul libur panjang yang akan dimulai pada hari ini hingga Minggu (8/5/2016). (TRIBUN JABAR/WISNU SAPUTRA)

Politisi dari Partai Golkar itu menilai, KBT telah layak dijadikan DOB, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp 800 miliar pertahun hampir sebagian besar berasal dari KBT.

“Bisa lebih menjanjikan KBT ini, tapi perlu ada keseimbangan setelah dikembangkan KBT ini jangan sampai kehilangan potensi, segala aspeknya begitu dimekarkan DOB KBT ini semuanya bisa selaras, contoh KBB, kita khawatir dengan pontesi daerahnya, sekarang sudah bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

Ketua Deklarasi Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran (KIP4 KBT), Aas Kardasyah, mengungkapkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD I, Ahmad Muqowan, disebtukan rekomendasi tersebut harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pada 2017.

“Itu sangat menggembirakan sebab perjuangan kami selama ini mulai menampakkan titik terang,” kata Aas kepada wartawan Selasa (16/5/2017) lalu.(dam)

Penulis: dam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help