TribunJabar/

SOROT

Pendidikan SMA/SMK Gratis

Kepada pendidikan lah, mereka berharap rantai kemiskinan dapat diputus.

Pendidikan SMA/SMK Gratis
dokumentasi
Kisdiantoro

Kisdiantoro
Wartawan Tribun Jabar

PENDIDIKAN gratis. Ini adalah harapan hampir semua orang tua didik, terutama mereka yang masuk dalam kelompok keluarga tidak mampu. Dengan pendidikan gratis, mereka bisa mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain, seperti untuk kebutuhan makan dan kesehatan.

Pemerintan memenuhi harapan mereka dengan menggatiskan pendidikan dasar, SD, dan SMP negeri di Jawa Barat. Tapi untuk pendidikan setingkat SMA, belum bisa digatiskan semua. Hanya beberapa daerah saja yang membuat kebijakan sekolah setingkat SMA negeri gratis, di antaranya Kabupaten Purwakarta. Dengan mengalokasikan anggaran daerah, mereka selama ini berhasil mengurangi beban biaya pendidikan bagi warganya. Warga sangat gembira.

Namun, belakangan banyak pertanyaan masyarakat soal sekolah gratis apakah akan terus berlanjut atau mandek seiring beralihnya pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinyal SMA gratis di Purwakarta bakal kembali berbayar sempat dikemukakan Sekretaris Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, Kamis (27/4/2017). Menurutnya, kewajiban orang tua siswa SMA/SMK di Purwakarta untuk membayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang jumlahnya mencapai jutaan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), mungkin saja terjadi. Alasannya, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas ada di Pemprov Jabar.

Sebelum SMA/SMK dikelola Pemprov Jabar, biaya DSP dan SPP ditanggung oleh APBD Purwakarta. Setiap tahun, APBD Purwakarta menganggarkan Rp 14 miliar hingga 16 miliar untuk biaya pendidikan. Setelah peralihan, secara otomatis Purwakarta tidak lagi bertanggung jawab atas pengelolaan SMA/SMK.

Apakah sekolah gratis di tingkat SMA/SMK bisa terus dijalankan? Purwanto mengatakan hal itu bisa diteruskan dengan syarat Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran pendidikan ke Pemkab Purwakarta yang nantinya digunakan untuk anggaran DSP dan SPP.

Jika itu persyaratannya, maka sebenarnya selama ini Pemprov Jabar ikut andil dalam program sekolah gratis di Purwakarta. Maka, jika harapan masyarakat untuk terus menikmati sekolah gratis bisa dilanjutkan, Pemprov Jabar semestinya bisa mengakomodasi.

Toh, Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakilnya Deddy Mizwar, pernah menjanjikan pendidikan SMA gratis ketika keduanya hendak mencalonkan sebagai pasangan gubernur Jabar. Bahkan, janji mereka pernah ditagih oleh masyarakat dan aktivis pendidikan.

Koalisi Pendidikan Jawa Barat (KPJB) pada 2013 menyebut ironis ketika Pemerintah Pusat memeberikan bantuan pendidikan Rp 1 juta per siswa dan pemerintah Provinsi Jabar juga memberikan bantuan Rp 200 ribu per siswa, sekolah-sekolah malah menaikkan besaran DSP dan SPP. KPJB pun mendesak agar gubernur memerintahkan bupati dan wali kota untuk menggratiskan biaya pendidikan.

Pengelolaan SMA/SMK per 1 Januari 2017 sudah di tangan Pemprov Jabar. Ini artinya, sebagian meja birokrasi yang mungkin menjadi penghambat program penidikan gratis, terpangkas. Wahyudin Zarkasyi, ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, mengatakan sekolah gratis dikembalikan ke masing-masing daerah di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-benda untuk mendampingi anggaran pendidikan (BOS). Alasan lainnya, pemilik SMA/SMK adalah kebupatan/kota. Dan waktu itu, sudah ada 19 kabupaten/kota yang mendeklarasikan sekolah gratis.

Lalu apakah program yang begitu mulia akan dihapuskan? Masyarakat Jawa Barat sangat berharap hal itu tidak terjadi. Di tengah naiknya sejumlah kebutuhan pokok, sistem jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya melayani masyarakat miskin, dan kenaikan tarif listrik yang jadi bahasan heboh di media sosial dan warung-warung, pendidikan gratis sangat dibutuhkan masyarakat. Kepada pendidikan lah, mereka berharap rantai kemiskinan dapat diputus. (*)

Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help