TribunJabar/

Menteri Susi Batal Ikuti Ujian Nasional Paket C, Apa Karena Telah Menerima Sertifikat Level 9?

"Rencana ikut ujian Paket C itu sudah didaftarkan jauh dari tahun lalu," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP Lily Aprilya Pregiwati

Menteri Susi Batal Ikuti Ujian Nasional Paket C, Apa Karena Telah Menerima Sertifikat Level 9?
(KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)
Kartu UNBK Menteri Susi Pudjiastuti di SMAN 1 Ciamis. 

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa hari lalu, foto kartu peserta Ujian Nasional Paket C atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beredar di media sosial.

Namun Menteri Susi dipastikan tidak jadi ikut ujian nasional lantaran sudah mendapatkan sertifikat kompetensi level 9 pada November 2016.

"Rencana ikut ujian Paket C itu sudah didaftarkan jauh dari tahun lalu," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP Lily Aprilya Pregiwati seperti dikutip Kompas.com, Rabu (19/4/2017).

"Namun karena tidak sempat mengikuti proses ujian dan Ibu Susi juga mendapatkan sertifikat kompetensi level 9, Ibu tidak jadi ikut ujian," sambung dia.

Lantas apa itu sertifikat kompetensi level 9 yang membuat Menteri Susi batal ikut Ujian Nasional Paket C?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat menyampaikan, sertifikat tersebut adalah salah satu sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Khusus untuk Menteri Susi, sertifikat yang diberikan tentu saja terkait bidang pembangunan kelautan dan perikanan.

Adapun kompetensi level 9 dalam sertifikat itu berarti setingkat gelar doktoral di bidang akademik. Sertifikat level tersebut tidak sembarangan diberikan. Ada uji kompetensi Peer Review oleh Master Asesor penguji dari BNSP.

Setidaknya ada 16 unit kompetensi yang harus dipenuhi. Diantaranya: Mengembangkan keputusan strategis yang menghasilkan kebijakan kreatif, original, teruji, dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.

Selain itu ada juga menyeimbangkan model perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, hingga mengembangkan strategi, mencegah, menghalangi, dan memberantas illegal fishing.

Tidak cuma itu ada pula kompetensi menetapkan strategi kebijakan pembangunan moratorium perikanan. Seperti diketahui, banyak kebijakan yang dibuat Susi sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan yang akrab di telinga publik antara lain memerangi illegal fishing dan moratorium kapal eks asing. (Kompas.com)

Editor: dia
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help