TribunJabar/

Gaji ASN Sumedang Aman Dibayar Tapi Jalan Rusak Hanya Bisa Diperbaiki Sebagian

Bupati Eka Setiawan melakukan rasionalisasi APBD 2017 sebesar Rp 80,7 miliar dan salah satunnya untuk membayar kekurangan gajin ASN sebesar Rp 39,9 M

Gaji ASN Sumedang Aman Dibayar Tapi Jalan Rusak Hanya Bisa Diperbaiki Sebagian
TRIBUN JABAR/DEDDI RUSTANDI
ILUSTRASI --- KEMBALI AMBLES - Kawasan tanah ambles di blok Cireki, Desa Bugel, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang terus meluas, Senin (20/3/2017). Akibatnya jalan Bandung-Sumedang-Cirebon KM 68 ambles lagi. Lokasi jalan ambles sedalam 50 meter ini berada 100 meter dari jalan ambles sebelumnya kalau dilihat dari arah Sumedang. 

SUMEDANG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Gaji untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Sumedang dipastikan aman bisa dibayar.

Bupati Eka Setiawan melakukan rasionalisasi APBD 2017 sebesar Rp 80,7 miliar dan salah satunnya untuk membayar kekurangan gajin ASN sebesar Rp 39,9 miliar.

Namun untum bisa membayar gaji ASN itu, beberapa proyek infrastruktr terutama jalan harus mengalami pemangkasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sumedang harus memangkas pembangunan infrastruktur sampai Rp 30,3 miliar.

Dinas PUPR ini menjadi SKPD yang paling besar belanja kegiatanya yang harus dipangkas. “Kami harus melakukan pemangkasan di proyek-proyek pembangunan jalan. Ini pemangkasan bukan penangguhan kegiatan,” kata Sujatmoko, Kepala Dinas PUPR melalui sambungan telepon, rabu (19/4).

Menurutnya, Dinas PUPR tak bisa menangguhkan kegiatan sebanyak 150 paket yang kebanyakan untuk infrastruktur. “Kalau sampai ditangguhkan tak mungkin karena bisa saja nanti dalam perubahan anggaran atau APBD murni malah tak dianggarkan lagi,” katanya.

Sehingga, terang dia, pihaknya hanya melakukan pemangkasan saja. “Jadi jika ada proyek peningkatan jalan untuk panjang 300 meter misalnya. Maka dipangkas dan hanya untuk 250 meter saja. Proyek pembangunan jalan masih tetap dilakukan hanya panjang jalan yang diperbaiki dipangkas,” katanya.

Menurut Sujatmoko, pemangkasan hanya untuk peningkatan jalan saja tapi untuk untuk pembangunan jembatan, bendung, gorong-gorong serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berpotensi longsor tidak bisa dipangkas.

“Untuk jembatan, bendung sampai TPT tak mungkin dibangun sebagian dulu,” katanya.

Selain Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, Perumahan juga harus melakukan rasionalisasi anggaran di dinas ini bisa dilaukan pemangkasan anggaran sampai Rp 6 miliar lebih. Selain itu dari penundaan pembelian mobil, capacity building dan sosialisasi juga bisa dilakukan pemangkasan sampai Rp 5 miliaran.

Dikabaran sebelumnya, Bupati Eka Setiawan melakukan rasionalisasi APBD 2017 mencapai Rp 80,7 miliar. Rasionalisasi dilakukan menyusul salah proyeksi dana perimbangan yang akan diperoleh Sumedang dari APBN meleset Rp 13,3 miliar. Rasionalisasi harus dilakukan karena ada belanja daerah yang tidak diakomodir Rp 66,9 miliar, Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan menagih kewajiban Pemkab Sumedang untuk iuran BPJS Rp 18,7 miliar tapi bari dialokasikan Rp 5 miliar sehingga kekurangan Rp 13,7 miliar. Begitu juga untuk penyertaan modal ke PDAM dan Bank Sumedang juga masih kurang Rp 3,830 miliar lagi.

Besarnya rasionalisasi memang mencapai Rp 80,7 miliar tapi jika tak bisa dipenuhi maka diprioritaskan Rp 46,5 miliar saja. Alokasi Rp 46,5 miliar itu untuk membayar kekurangan gaji ASN Rp 39,97 miliar dan untuk membayar jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi Jabar sebasar Rp 6,56 miliar yang merupakan dana luncuran tahun 2015. (std)

Penulis: std
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help