TribunJabar/

Bupati Purwakarta: Dana SiLPA Sebaiknya Bisa Dipinjamkan

Bupati Purwakarta mengaku pemerintahannya kerap kehabisan dana dalam membangun Purwakarta selama kurang dari satu dekade

Bupati Purwakarta: Dana SiLPA Sebaiknya Bisa Dipinjamkan
ISTIMEWA
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. 

PURWAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Bupati Purwakarta mengaku pemerintahannya kerap kehabisan dana dalam membangun Purwakarta selama kurang dari satu dekade kepemimpinannya sebagai bupati dua periode dari 2008.

Tidak jarang, pemerintahannya kerap memiliki hutang pada pihak lain untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan di Purwakarta. Dalam dokumen APBD Purwakarta 2013 misalnya, pemerintahannya memiliki tunggakan hingga Rp 9,9 Miliar pada pihak ketiga hingga pada lembaga keuangan.

"Sejak 2008 kami membangun Purwakarta mulai infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan, kami bangun fasilitas air mancur yang bisa dinikmati gratis. Cuma konsekuensinya APBD Purwakarta sering defisit bahkan meninggalkan utang pada pihak ketiga," kata Dedi di Pendopo Pemkab Purwakarta, Selasa (18/4/2017).

APBD Purwakarta saat ini berkisar di angka Rp 2 triliun namun ia mengklaim dengan dana tersebut, ia mampu menghadirkan infrastruktur yang layak di tiap jalan kabupaten dan sejumlah desa strategis.

"Kalau soal hutang pemerintah sebenarnya pasti selalu ada tapi sebelum masa jabatan saya hutangnya pasti diselesaikan," katanya.

Ia mengatakan itu ihwal banyaknya daerah yang APBDnya kerap menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang menurutnya, daerah tersebut tidak memaksimalkan anggaran yang ada untuk pembangunan daerahnya.

"Yang terjadi sekarang itu ironis, contoh kecil saja, APBD Purwakarta tidak pernah SiLPA malah kerap defisit tapi pembangunan jalan terus malah kami harus berutang. Tapi di sisi lain, daerah lain masih bisa menyisakan dana SiLPA. Kan jadi pertanyaan, tiap tahun APBD SilPA lalu pemerintahannya ngerjain apa," kata Dedi.

Lebih ironis lagi, kata Dedi, saat ini uang kerap menumpuk di setiap pemerintahan dalam bentuk SiLPA yang terjadi setiap tahun namun pemerintah pusat juga masih mengandalkan pinjaman luar negeri.

"Jadi sebaiknya daerah bisa bikin perjanjian pinjaman, kalau daerah ini di logika APBD-nya sudah tidak mungkin lagi ngebangun karena duitnya sudah habis, pinjam sesama daerah saja daripada duit numpuk di daerah yang SiLPA nya tinggi," kata dia.

Dengan begitu, dana dari APBN ke daerah bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan. Dengan pinjaman ke daerah yang memiliki SiLPA, daerah peminjam membayarnya dengan menyicil.

"Bukan untuk ditumpuk jadi SiLPA dan mengandakan CSR perusahaan untuk pembangunan. Lebih baik dana SiLPA nya dipinjamkan ke daerah yang kehabisan dana," katanya. (Adv)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ferri Amiril Mukminin
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help