TribunJabar/

Pilkada Kota Cimahi

Resmi Pasangan Ajay M Priatna-Ngatiyana Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilwalkot Cimahi

Penetapan pemenang ini merupakan proses tahapan akhir KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Selanjutya pihak KPU akan

Resmi Pasangan Ajay M Priatna-Ngatiyana Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilwalkot Cimahi
Nazmi Abdurrahman
Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya. 

Laporan Mumu Mujahidin

CIMAHI, TRIBUNJABAR.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi Ajay M Priatna-Ngatiyana sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017. Penetapan tersebut terlambat karena menunggu surat putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Ajay-Ngatiyana dinyatakan resmi sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Cimahi tahun 2017, di kantor KPU Jalan Pesantren, Selasa (14/3). Pasangan nomor urut tiga ini menang setelah unggul dari dua paslon lainnya dengan raihan total suara 107.011 suara.

Ketua KPU Cimahi Handi Dananjaya mengatakan terlambatanya penetepan pemenang Pilkada Cimahi tersebut disebabkan oleh baru keluarnya surat putusan dari MK per Senin (12/3/2017) sore.

"Karena kami harus menunggu surat ketengan putusan dari MK. Surat MK berdasarkan peraturan MK Nomor 03 Tahun 2017 akan menerbitkan putusan per tanggal 13 Maret. Dan kami baru terima surat putusan dari MK kemarin sore. Selain itu kami juga masih menunggu surat turunannya," tuturnya di KPU kemarin.

Meski hasil penetapan pasangan calon terpilih ini sudah dapat diprediksi pada saat rekapitulasi surat suara dilakukakan. Namun secara resmi penetapkan paslon terpilih ini baru dilakukan KPU setelah adanya surat putusan MK.

Dikatakannya penetapan pemenang ini merupakan proses tahapan akhir KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Selanjutnya pihak KPU akan menyampaikan hasil Pilkada tersebut kepada pihak pemerintah kota untuk dibuatkan surat keputusanya dan diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk pelantikan kepala daearh terpilih.

"Hasil ini akan kami sampaikan berkas-berkasnya ke pemerintah kota untuk dibuatkan surat keputusannya (SK). Akan kami dorong hari ini juga untuk nantinya diserahkan ke Kemendagri," ujarnya.

Menurutnya pelantikan kepala daerah ini akan dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan setiap kelapa daerah Bupati/Wali Kota di daerah masing-masing. "Pelantikan sendiri sudah bukan kewenangan kami. Dilakukan sesuai akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Ada yang berakhir di akhir 2016, awal 2017 maupun akhir 2017. Kemungkinan Mei, Juni atau Desember," tuturnya. (aa)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help