TribunJabar/

Banjir

Masalah Banjir di Bandung akan Diadukan ke KPK, Ini Komentar Bupati Dadang M Naser

Itu haknya dari penggiat, penggiat jangan hanya ngomong tapi mari kita selesaikan sama-sama, saya yakin banyak yang cinta Citarum.

Masalah Banjir di Bandung akan Diadukan ke KPK, Ini Komentar Bupati Dadang M Naser
cipta permana
Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M Naser menjawab pertanyaan para wartawan usai mengikuti kegiatan syukuran akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) atas capaian nilai unggul A dan launching hari jadi Telkom University ke 4, di gedung Tokong Nanas, kompleks Telkom University, Bandung Techno-plex, Rabu (1/2/2017) 

SOREANG, TRIBUNJABAR.CO.ID  - Bupati Bandung, Dadang M Naser mengajak agar semua elemen tak saling menyalahkan dalam menanggapi permasalahan yang merudung Sungai Citarum.

Sebelumnya, Elemen Lingkungan (Elingan) Citarum mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi penggunaan anggaran untuk penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Elingan menyebut, meskipun anggaran puluhan triliun digelontorkan ke sana, namun faktanya banjir terus meluas.

"Itu haknya dari penggiat, penggiat jangan hanya ngomong tapi mari kita selesaikan sama-sama, saya yakin banyak yang cinta Citarum, tapi jangan hanya mengkritisi saja, ayo berbuat, ayo adukan saja ke KPK," kata Dadang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (10/3/2017).

Menurutnya KPK juga akan memantau jika ada penyimpangan. "Penggiat silakan dianalisa, boleh diberikan informasi kepada aparat penegak hukum (APH) jika ada penyimpangan, tapi saya mohon tidak hanya mengkritisi saja, harus ada penyelesaian agar bisa selesai secara permanen," kata Dadang.

Dadang mengatakan saat ini pihaknya telah berjibaku untuk menyelesaikan masalah Cieunteung secepatnya dan Curug Jompong di Cipatik untuk buka tutup air. 

"Itu bisa dilakukan menurut analisa teknis dan ahli infrastruktur kalau bisa dibuat terowongan air, bisa menyurutkan air di Bojongsoang dan Baleendah hingga 2,5 meter setengah, kalau musim kering bisa menjadi wisata air," ujar Dadang.
Elingan pun menyebut bahwa penanganan Citarum lebih baik dikomandoi langsung oleh Presiden, seperti halnya penanganan Sungai Han di Korea Selatan. 

"Presiden kan punya tangan, menteri lah yang berkomando, Dirjen lah yang berkomando, jadi penyelesaian masalah banjir oleh BBWS itu sudah benar koordinasinya," kata Dadang.

Dadang mengatakan bahwa penanganan banjir ini, harus secara terintegrasi oleh semua pihak yang berwenang, termasuk penggiat Citarum. 

"Kalau anggaran saya belum menerima kemana breakdownya, ternyata masuk BBWS, kita menganggarkan sendiri lagi karena saya lebih cenderung untuk mendorong vegetatif diutamakan," ujarnya.

Dadang pun mendorong pembebasan lahan secara sosial dan koordinasi secara polistis, tapi kata Dadang, secara teknis dirinya tak punya kewenangan untuk mengganti lahan termasuk pembayaran lahan. Pasalnya, dana pembebasan lahan ada di tangan BBWS.

"Kemarin ada hambatan teknis dari BPN dan langsung kita koordinasikan, BPN memberikan argumentasi yang kuat terkait pengukuran lahan di saat banjir, bagaimana bisa lahan diukur dalam kondisi (air) menggenang, patok-patoknya tergenang," ujarnya.(dam)

Editor: dia
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help