Sorot

Pilkada yang Tidak Mendongkrak Ekonomi

INDONESIA merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Disebut terbesar karena . . .

Pilkada yang Tidak Mendongkrak Ekonomi
TRIBUN JABAR
Adityas A Azhari, Wartawan Tribun Jabar 

Oleh: Adityas A Azhari, Wartawan Tribun Jabar

INDONESIA merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Disebut terbesar karena dengan penduduk 255 juta yang 80 persennya beragama Islam, negara ini berhasil memberi contoh kepada dunia dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Bahkan negeri ini adalah satu-satunya negara di dunia yang paling banyak menyelenggarakan pemilu (daerah dan nasional).

Negara dengan 17.504 pulau di 34 provinsi dengan 500 kabupaten/kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, membutuhkan pemimpin demokratis di setiap provinsi dan kota. Para pemimpin itu dipilih lewat pemilu.

Pertanyaanya adalah apakah penyelenggaraan pemilu yang demokratis ini menunjang pertumbuhan ekonomi? Kenyataanya tidak. Dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017 yang dilakukan di 101 daerah di Indonesia, ternyata tidak terlalu berefek kepada tingkat konsumsi yang kemudian berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Sasmito Hadi Wibowo, pelaksanaan pilkada kemarin, ukurannya terlalu kecil untuk bisa disebut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya pilkada hanya digelar di 101 daerah dari 513 kota/kabupaten di 34 provinsi negeri ini.

Bukan itu saja, pilkada kali ini digelar di era menguatnya media digital (baca: media sosial), sehingga tidak perlu banyak memproduksi pamflet, poster, dan menggelar rapat-rapat umum.

Sosialisasi pun jadi minimal, karena banyak Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang terbatas dana sosialisasinya.

Hal ini juga ditunjang oleh kian apatis bahkan apolitisnya masyarakat lantaran bosan dengan janji-janji kampanye dan ramainya pemberitaan soal banyak pemimpih daerah yang berakhir di tahanan KPK. Bagi rakyat kebanyakan tentu lebih baik mencari nafkah daripada menghabiskan waktu di acara kampanye.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, sperti dilansir Kompas.com, Kamis (9/2), mengatakan partai politik menggunakan anggaran kampanye lebih banyak untuk lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT), seperti konsultan politik, lembaga survei, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain yang ditujukan untuk memobilisasi massa.

"Belanja untuk mobilisasi masa itu cukup signifikan. Tapi itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan. Itu yang dapat aliran dana pilkada, ini yang harus dilakukan evaluasi," ujarnya.

Bahkah akibat pilkada, yang akhir-akhir ini banyak diwarnai isu ras dan agama, malah membuat investor berhati-hati, cemas, atau malah kabur. Akibat investor hilang, pertumbuhan ekonomi pun terancam.

Apakah pilkada untuk menuju masyarakat demokratis, adil, dan makmur itu harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Jelas tidak, pilkada justru harus membuat antusiasme masyarakat dan menggairahkan ekonomi. Untuk membikin antusias dan gairah ekonomi itu, maka pemimpin dan lembaga-lembaga yang dipercaya rakyatlah yang harus bekerja keras mewujudkannya. (*)

Naskah ini juga bisa Anda baca di koran Tribun Jabar edisi Jumat (17/2/2017).

Penulis: ary
Editor: ddh
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help