TribunJabar/

Sorot

Siap Kalah

Slogan itu biasanya digulirkan ketika perkenalan calon peserta pilkada maupun pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Siap Kalah
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Darajat Arianto, Wartawan Tribun Jabar. 

Oleh: Darajat Arianto, Wartawan Tribun

SLOGAN "Siap Menang, Siap Kalah" sering digaungkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum calon anggota legislatif. Slogan itu biasanya digulirkan ketika perkenalan calon peserta pilkada maupun pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat perkenalan tersebut, setiap calon seperti sangat paham dengan maksud kalimat tersebut. Mereka pun siap menerima apapun hasil pilkada.

Sayangnya, moto itu seringkali luntur ketika pengumuman resmi ditetapkan oleh KPU. Bagi pemenang, tentu siap menerima keputusan hasil pilkada. Lain halnya dengan mereka yang kalah, belum tentu menerima begitu saja hasilnya. Mereka yang kalah lebih banyak menggugat hasil keputusan ketimbang menerima. Bahkan seringkali berakhir di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disidangkan.

Tak heran, jika sengketa pilkada sangat banyak masuk ke MK. Pada pilkada serentak pertama tahun 2015, tercatat ada 269 daerah terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah. Pasangan calon yang terdaftar tercatat ada 765 pasang. Dari jumlah itu, 147 jumlah permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada dilayangkan kepada MK.

Pada pilkada serentak 2017 ini, 101 daerah yang menggelar pemilihan tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pilkada 2017 ini diikuti 153 pasangan calon.

Berkaca pada pilkada serentak 2015, banyaknya calon yang tidak puas harus diantisipasi berbagai pihak. Mereka harus difasilitasi sebaik mungkin sesuai aturan hukum. Jangan sampai ada celah untuk berlaku curang dalam proses sengketa tersebut. Hal ini mesti menjadi perhatian mengingat peristiwa Ketua MK Akil Mochtar yang terseret kasus sengketa pilkada pada 2013.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Akil seumur hidup, menyatakan Akil terbukti menerima suap terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Menurut jurnalis senior Harian Kompas yang menulis buku "Akal Akal Akil", Budiman Tanuredjo, kasus korupsi Akil merupakan salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah peradilan Indonesia. Belum pernah terjadi seorang hakim yang juga Ketua MK masuk penjara gara-gara terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang sampai ratusan miliar rupiah.

Karena itulah, hasil pilkada serentak 2017 diyakini tak akan memuaskan calon kepala daerah. Mereka yang kalah biasanya mencari celah kesalahan dan kecurangan yang terjadi selama pilkada. Sekecil apapun kecurangan akan mereka laporkan dan mungkin diajukan kepada MK.

Setelah di tangan MK, proses pun harus dikawal terus. Jangan sampai kasus Akil terjadi lagi.
Hal ini wajar saja dilakukan mengingat para calon telah mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit selama pilkada. Karena itu pula, hakim di MK mesti siap dengan segala upaya penanganan yang adil dan jangan sampai tergoda uang.

Sebaliknya, jika upaya di MK tetap gagal, bagi mereka yang kalah harus berani menerimanya dengan jiwa besar dan kembali mengingat slogan populer tadi, "Siap Menang, Siap Kalah". Dengan sikap jiwa besar, mereka bisa turut membangun bangsa meski tidak di pemerintahan. (*)

Naskah ini juga bisa Anda baca di koran Tribun Jabar edisi Kamis (16/2/2017).

Penulis: dar
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help