TribunJabar/

Sorot

Sadap

MANTAN presiden Indonesia atau presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY, muncul di hadapan wartawan

Sadap
TRIBUN JABAR
Sugiri UA, Wartawan Tribun. 

MANTAN presiden Indonesia atau presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY, muncul di hadapan wartawan, Rabu (1/2). Bukan kemunculan biasa karena ini berkaitan dengan tuduhan adanya komunikasi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, yang meminta fatwa terkait kasus penistaan agama yang menjadikan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa.
Ketua umum Partai Demokrat itu merespons karena namanya disebut dalam persidangan sehari sebelumnya. Respons itu diartikan dengan berbagai komentar di media sosial.

Pada kesempatan tersebut, SBY mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai transkrip pembicaraannya dengan Ma'ruf Amin. Jika itu benar adanya, dia menyebut sebagai penyadapan ilegal karena dilakukan tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan, dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang.

Karena ini merupakan penyadapan ilegal, SBY minta hukum ditegakkan. Menurutnya, bola berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan penegak hukum lain. Dan kalau yang menyadap institusi negara, bola di tangan Presiden Joko Widodo.

"Saya hanya memohon keadilan. Karena hak saya diinjak-injak dan privasi saya yang dijamin UU dibatalkan dengan cara disadap secara tidak legal," kaya orangtua Agus Harimurti Yudhoyono, calon gubernur DKI Jakarta, ini.
Setelah SBY mengeluarkan unek-unek tersebut, bermunculan perbandingan antara respons SBY dengan Jokowi berkenaan masalah yang sama. Saat Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan hendak maju dalam pemilihan presiden, ditemukan tiga alat sadap di rumah dinasnya.

Menanggapi penemuan tersebut, dia berlaku santai bahkan menegaskan tidak akan melaporkan ke pihak berwajib. Alasannya sederhana, karena tidak ada pembicaraan rahasia dengan sang istri di rumah dinas.
"Saya selalu positive thinking, tidak mau mencurigai siapa-siapa," kata Jokowi, kala itu.

Kata sadap-menyadap sebenarnya sudah tak asing lagi. Tapi, di luar dari pandangan konstitusi berupa mengungkap kejahatan, maka penyadapan tak dapat dibenarkan.

Seperti dilansir antikorupsi.org, berdasarkan UU Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan pasal 40 menyatakan setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Penyadapan ilegal memang seharusnya tidak pernah ada. Alasannya jelas, informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi. Tak bisa dibayangkan seandainya kita dengan bebas bisa mengetahui pembicaraan orang lain yang dilakukan melalui jalur privat.

Namun, di kalangan tertentu, menyadap adalah tindakan legal. Datang saja ke petani karet. Mereka adalah orang-orang yang kesehariannya melakukan tindakan menyadap.

Ini bukan kegiatan menggali informasi orang lain dengan cara ilegal, melainkan proses mengeluarkan getah dari pohon karet sebagai sumber kehidupan. Hanya dengan cara menyadap maka getah bisa dikumpulkan dan dijual.
Bahkan, SBY juga pernah melakukannya ketika masih berstatus presiden pada 22 September 2011. Ditemani sang istri dan Gubernur Jambi kala itu, Hasan Basri Agus, SBY menyadap di Desa Niaso, Muaro Jambi. (*)

Penulis: rie
Editor: fam
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help