TribunJabar/

Coffee Break

Sang Hakim

Entah bercanda entah serius, konon AM Fatwa mengatakan bahwa Patrialis itu singkatan dari "Patriot Pembela Islam".

Sang Hakim
ist
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun Jabar

SEPARUH iseng saya coba mencari arti nama Patrialis di internet. Namun yang saya dapat hanya Patria. Patria merupakan nama populer untuk laki-laki dan paling cocok untuk nama tengah, misal Rizki Patria Negara, Pria Patria Agung, Yudha Patria Nugraha. Patria dalam bahasa Italia berarti kuat seperti batu. Tapi tak ada nama Patrialis.

Laman www.wordnik.com menulis "sorry, no definition found", "sorry, no etymologies found", dan "Sorry, no example sentences found" untuk kata patrialis. Laman www.encyclo.co.uk juga tidak memberikan keterangan apa-apa, malahan memberikan rujukan ke nama Patrialis Akbar menurut laman Wikipedia. Tapi laman en.oxforddictionaries.com menulis bahwa kata bahasa Inggris patrial berasal dari kata patrialis bahasa Latin abad pertengahan. Dalam bahasa Inggris kata patrial berarti "seseorang yang berhak tinggal di Inggris karena kelahiran ayah atau kakeknya." Laman www.namekun.com malah menulis definisi emosional patrialis sebagai berikut: You are an emotional person and need to feel loved or surrounded.

Entah bercanda entah serius, konon AM Fatwa mengatakan bahwa Patrialis itu singkatan dari "Patriot Pembela Islam".

Ah, pasti orang tuanya memiliki makna sendiri menamakan sang anak Patrialis. Dalam bahasa Padang, barangkali kata ini memiliki arti tertentu. Patrialis Akbar memang kelahiran Padang, Sumatra Barat, 31 Oktober 1958. Ayahnya, H. Ali Akbar, seorang veteran berpangkat letnan dua.

Sesungguhnya kisah hidup Patrialis diwarnai dengan perjalanan yang menarik. Di awal kariernya, ia sempat menjalani profesi sopir angkutan kota jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta dan sopir taksi di Ibu Kota. Bagi orang yang kemudian melejit menjadi pejabat tinggi, tentu perjalanan menjalani karier sebagai sopir merupakan kenangan yang indah dan bisa menginspirasi khalayak.

Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional, yang kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR-RI dua periode (1999-2004 dan 2004-2009) dari daerah pemilihan Sumbar. Pada masa pemerintah Presiden SBY, Patrialis terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ia kemudian menjadi hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2013-2018.

Ketika menjadi menteri, ia merupakan salah satu pejabat yang sangat mendukung berlakunya hukuman mati bagi para terpidana korupsi dan penyuapan. Dalam pernyataannya yang diberitakan kompas.com pada 6 April 2010, Patrialis memberikan dukungan terhadap hukuman mati untuk koruptor, terutama yang melakukan korupsi dalam situasi tertentu. "Misalnya, koruptor itu melakukan korupsi ketika negara dalam keadaan krisis, bencana alam, dan lainnya. Masa, orang lagi kesusahan, dia korupsi. Itu, kan, kebangetan," ujar Patrialis.

Meski demikian, kata Patrialis, tidak semua koruptor pantas dihukum mati. Menurut dia, ada juga pelaku korupsi yang sebenarnya tidak memperoleh keuntungan pribadi. "Misalnya, ada pejabat yang korupsi karena salah manajemen. Orang tersebut baik, terlalu lugu, lalu main tanda tangan saja. Tidak ada kerugian negara yang dia makan, tapi akibatnya ada kerugian yang diderita negara. Nah, yang seperti ini juga enggak pantas dihukum mati," ujarnya.

Patrialis juga mengatakan UUD 1945 memungkinkan penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi. "Dalam konstitusi kita, hukuman mati disebutkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apa pun juga. Tapi, pada Pasal 28 (i) disebutkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh dua hal. Pertama, dibatasi tidak boleh melanggar hak orang lain. Kedua, dibatasi undang-undang. Jadi, kalau undang-undang menyatakan orang ini harus dihukum mati, ya boleh," ujarnya.

Meski ada kesan setengah hati, karena ada syarat tertentu untuk hukuman mati bagi koruptor, setidaknya Patrialis berbeda dengan sejumlah ahli hukum yang nyata-nyata menolak hukuman mati. Usulan Patrialis senada dengan usulan sang mantan bos, Akil Mochtar, yang pernah melontarkan gagasan potong jari tangan bagi koruptor. "Saya pikir hukuman seperti ini (potong jari) pantas diterapkan. Sekarang ada yang namanya memiskinkan koruptor. Tetapi kalau benar-benar semua hartanya didapat oleh negara. Kalau dipotong jarinya itu kan membuat malu juga sehingga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya," kata Akil saat masih menjadi ketua MK.

Andai saja Akil memegang teguh kata-katanya. Begitu juga Patrialis. Anda saja konsisten antara kata-kata dan perbuatan.

Sayang sekali, Patrialis seakan-akan mengikuti jejak sang mantan bos: mengakhiri kariernya yang gemilang secara memalukan.

Sungguh, lebih baik menjadi sopir angkot yang jujur daripada menjadi pejabat tinggi yang korup. (*)

Penulis: Hermawan Aksan
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help