TribunJabar/

Kampus

Menyandang Status PTNBH, Unpad Menjadi Kampus Dengan Otonomi Lebih Luas

Selain itu kami juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM-nya. Meningkatkan kualitas institusi dengan penguatanbunit kerja

Menyandang Status PTNBH, Unpad Menjadi Kampus Dengan Otonomi Lebih Luas
TRIBUN JABAR/RAGIL WUSNU SAPUTRA
Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad saat memberikan sambutan pada Deklarasi Unpad sebagai PTNBH sekaligus penandatanganan prasasti PTNBH di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Sabtu (14/1). 

JATINANGOR, TRIBUNJABAR.CO.ID - Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad mengatakan, sejak ditetapkan menjadi PTNBH pada 2014, Unpad berkomitmen terus mempersiapkan diri untuk pengelolaannya sesuai waktu yang diberikan selama satu tahun. Mulai dari penyempurnaan reformasi birokrasi hingga mematangkan program unggulannya.

Dengan diberikan otonomi luas dalam bidang akademik dan kebijakan substansi, kata dia, menjadikan Unpad lebih leluasa dalam meningkatkan keunggulannya di bidang akademik mau pun nonakademik.

"Selain itu kami juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM-nya. Meningkatkan kualitas institusi dengan penguatanbunit kerja, pengembangan kualitas dosen dan kualitas lulusan Unpad yang mampu bersaing hingga internasional," kata dia saat Deklarasi Unpad sebagai PTNBH sekaligus penandatanganan prasasti PTNBH di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Sabtu (14/1).

Dengan PTNBH, tambah Tri, pihaknya yakin jika Unpad akan bisa menjadi PTN yang mandiri, unggul dan maslahat. Sekaligus membantu pemerintah dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi.

Tri berharap, Unpad menjadi PTNBH tersebut akan semakin terwujud dan lbih baik lagi. Dengan begitu, ia meminta mewujudkannya dengan cara bahu membahu dan kerjasama untuk merealisasikannya.

Sekedar informasi, Universitas Padajajaran (Unpad) kini resmi statusnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Unpad sebelumnya ditetapkan menjadi PTNBH pada Oktober 2014.

Status tersebut diresmikan dengan ditandanganinya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Dari saat itu, Unpad memiliki waktu satu tahun untuk menyempurnkaan statunya  sesuai Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2014.

Statuta tersebut merupakan anggaran dasar yang menjadi landasan pembengaan pengelolaan perguruan tinggi. Dengan merujuk pada UU No 12 Tahun 2012 Pasal 65, bahwa otonomi PTN tertinggi dalam pengelolaan institusi adalah jika PTN berbadan hukum.(raw)

Penulis: raw
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help