Wakil Ketua Dewan Menilai Bupati Terlalu Memanjakan Warganya

Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini menyebut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terlalu memanjakan warganya.

Wakil Ketua Dewan Menilai Bupati Terlalu Memanjakan Warganya
istimewa
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Kamis (29/12/2016) terpaksa harus menggunakan sepeda untuk menuju kawasan Ciganea. 

PURWAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini menyebut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terlalu memanjakan warganya. Itu merujuk pada sejumlah kebijakan yang dijalankan Dedi selama menjabat di periode keduanya.

"Pak Bupati itu terlalu memanjakan warga sampai kepala desanya. Anda bisa lihat, dari urusan sepele soal selokan, genteng kantor desa, jalan kampung yang rusak hingga masalah orang sakit dia tangani, sedangkan warga dan aparat pemerintahan desanya santai-santai saja," ujar Neng saat ditemui di Jalan Gandanegara Purwakarta, Jumat (12/1/2017).

Namun, itu kata dia bukan sebuah kesalahan. Hanya saja, Purwakarta juga membutuhkan masyarakat yang kreatif, sadar hingga peduli lingkungan. Pada para pengurus desa misalnya, setiap tahun Pemkab Purwakarta menggelontorkan dana miliaran rupiah dalam alokasi dana desa (ADD).

"Tapi kebijakan politik anggaran bupati ke pemerintahan desa justru tidak berbanding lurus dengan pemberdayaan desanya itu sendiri. Banyak pemerintahan desa dan warga yang belum mampu mengembangkan sesuatu yang bermanfaat,"ujarnya.

Contohnya saja, saat ini Pemkab Purwakarta tengah fokus menggarap sektor wisata. Kucuran dana desa setiap tahun terus mengalir dari APBD Purwakarta. Belum lagi, honor untuk setiap pengurus RT hingga kepala desa yang cukup tinggi. Meskipun, diakuinya pembayarannya sempat tersendat.

"Bicara sektor wisata, bukan hanya tugas pemerintah saja. Ia mencontohkan Bali, Yogyakarta, sektor pariwisata berkembang karena masyarakatnya juga ikut berpartisipasi. Nah, kami harap di Purwakarta juga begitu, masyarakatnya juga kreatif," kata Neng.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah mempersiapkan soal Raperda Pengelolaan Wisata. "Di dalamnya termasuk kewajiban peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata," ujar dia.(men)

Penulis: men
Editor: fam
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help