Warga Garut Adukan Tambang Ilegal ke DPR RI

Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Gunung Guntur (AMPG) mengadu ke DPR RI terkait aktivitas . . .

Warga Garut Adukan Tambang Ilegal ke DPR RI
KOMPAS.COM
Gedung DPR RI tampak dari atas. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

GARUT, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Gunung Guntur (AMPG) mengadu ke DPR RI terkait aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler.

Dikhawatirkan tambang pasir ilegal itu menjadi titik rawan bencana longsor.

Koordinator AMPG, Abu Musa Hanif Muffadin, mengatakan pihaknya sengaja langsung mengadukan permasalahan tersebut ke anggota dewan di Senayan pada Selasa (29/11). Pihaknya diterima Fraksi PDI Perjuangan di ruang Nusantara I gedung DPR RI oleh Mercy Ch. Barends, Dony Maryadi Oekon, Andi Ridwan Wittiri dan Adian Yunus Yusak Napitupulu. Dengan adanya respon dari anggota dewan pusat, Abu berharap masalah tambang ilegal bisa segera dibenahi.

Menurut Abu sejak tahun 1992 hingga tahun 2008 pertambangan dilakukan secara manual oleh penambang di tanah milik masyarakat. Namun sejak tahun 2008 hingga kini penambangan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat.

"Lokasi galiannya juga bergeser ke lahan Konservasi. Dalih dari perusahaan itu katanya ingin membersihkan kantong lahar atau cekdam," ujar Abu saat ditemui di Gedung DPRD Garut, Rabu (30/11/2016).

Pembersihan cekdam, lanjut Abu, menjadi awal penambangan pasir secara besar-besaran yang dilakukan dua perusahaan yakni PD Anugrah dan PT Giri Mutiara Hitam. Kedua perusahaan itu tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Dalam sehari dua perusahaan itu bisa mengangkut pasir sebanyak 200 sampai 500 truk. AKibatnya menimbulkan kerusakan lingkungan dengan sebaran di Blok Citiis, Cilopang dan Sereuh Jawa," ucapnya. (wij)

Ikuti kami di
Penulis: wij
Editor: ddh
Sumber: Tribun Jabar
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help